Warga Bertahan di Desa yang Bakal Tenggelam oleh Jatigede

Jakarta, CNN Indonesia -- Tenggat waktu yang diberikan Presiden Jokowi untuk menggenangi Waduk Jatigede sudah dekat, yakni dua hari lagi atau 1 Agustus. Namun keinginan pemerintah pusat itu bertolak belakang dengan kondisi rill di lapangan.

Didin Nurhadi, Kepala Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Sumedang, mengatakan sampai saat ini desanya masih dihuni lengkap oleh 1.238 kepala keluarga, tak berkurang sedikit pun. Belum ada satu pun warga yang angkat kaki dari desa yang akan hilang tenggelam dalam penggenangan Waduk Jatigede itu. (Baca juga: Jatigede dan Tanda Tanya Tak Kunjung Sirna)

"Di Cipaku, jumlah warga masih utuh semua, 1.238 kepala keluarga. Belum ada satu pun yang sudah berkemas atau membongkar rumahnya," kata Didin kepada CNN Indonesia, Kamis (30/7).

Pilihan Redaksi Hendak Bebaskan Lahan Waduk Jatigede, Jokowi Rapat Kabinet 11 Ribu Warga Sekitar Waduk Jatigede Akan Dapat Rp 600 Miliar Pemerintah Mulai Bayar Kompensasi Warga di Waduk Jatigede Penggenangan Waduk Jatigede Terancam Tertunda Lagi

Batas waktu 1 Agustus yang sudah disosialisasikan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Daerah Sumedang hingga pemerintah pusat, rupanya tak membuat warga merasa harus pindah. Terlebih Jatigede menyisakan banyak masalah, khususnya soal penggantian lahan dan relokasi.

"Warga Cipaku akan pindah kalau tuntutannya dipenuhi dengan adil," ujar Didin. (Baca: Penggenangan Waduk Jatigede Terancam Tertunda Lagi)

Mengenai wacana pengunduran jadwal pengairan Jatigede, Didin belum menerima arahan dari pemerintah daerah meski isu itu mulai berkembang di di desanya. Hal sama dikatakan Sekretaris Pemerintah Daerah alias Sekda Sumedang Zainal Alimin.

"(Jadwal pengairan waduk) itu kewenangan pemerintah pusat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kami hanya ikut instruksi pusat," kata Zainal.

Namun melihat kondisi terkini, ujar Zainal, sulit untuk merealisasikan jadwal yang telah diinstruksikan Jokowi lewat Kementerian PUPR, sebab masih banyak masalah yang belum terselesaikan di wilayah terdampak Jatigede. Pemda Sumedang saat ini tengah mengebut pembayaran ganti rugi, proses penetapan ahli waris, dan relokasi penduduk.

"Belum memungkinkan 1 Agustus nanti selesai," ujar Zainal.

Pembangunan Waduk Jatigede menjadi prioritas pembangunan pemerintah karena berpotensi menjadi sarana infrastruktur yang bernilai guna tinggi. Waduk rencananya akan digunakan untuk pengairan sawah dan pembangkit listrik dengan kapasitas 100 megawatt di kawasan Indramayu, Jawa Barat. Nilai investasi Waduk Jatigede senilai US$ 467 juta atau sekitar Rp 4,6 triliun. (Baca juga: Jatigede: Cerita Panjang Persoalan Pembebasan Lahan)

Dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu, Jokowi mengatakan Waduk Jatigede sejak zaman Bung Karno sampai sekarang belum rampung juga karena masalah pembebasan lahan. (pit/agk)