Lulung Sebut BPJS Kesehatan Tak Manusiawi

Jakarta, CNN Indonesia -- Jika Majelis Ulama Indonesia menilai Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak sesuai syariah, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana menilai BPJS Kesehatan seperti merendahkan diri dan martabat rakyat.

Pria yang biasa disapa Haji Lulung ini mengatakan, pemerintah diharapkan bisa membenahi kekuragan sistem BPJS ini. Apalagi MUI sudah memfatwakan jika sistem yang dipakai tidak sesuai dengan kaidah syariah.

Pilihan Redaksi BPJS Tidak Islami, DSN Usul Produk Asuransi Kesehatan Syariah BPJS Kesehatan: Secara Prinsip Kami Sudah Syariah MUI Enggan Disebut Menghancurkan BPJS Lewat Fatwanya Kemenag Minta MUI Jelaskan soal Fatwa BPJS Kesehatan

"Sekarang sering warga ngantre karena kebanyakan, segera tambah fasilitas dan rumah sakit," kata Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (29/7). Hal ini membuat pelayanan BPJS Kesehatan seperti tak manusiawi.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini juga berharap agar pemerintah dapat mempermudah pelayanan bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Selain itu, alokasi dana bantuan untuk jaminan kesehatan juga diminta dapat ditambah oleh pemerintah pusat.

Sebelumnya diberitakan, MUI telah menetapkan bahwa BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan syariah saat Ijtima (pertemuan) Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-5 yang digelar di Tegal beberapa waktu yang lalu.

"Itu pertemuan ulama-ulama dan BPJS Kesehatan memang menjadi salah satu sorotannya. Dari pertemuan itu dihasilkan bahwa BPJS Kesehatan itu tidak sesuai syariah atau haram dan BPJS Kesehatan yang sekarang ini darurat," kata Ketua Bidang Fatwa MUI KH Ma’ruf Amin saat dihubungi CNN Indonesia.

Karena itu Ma’ruf mendesak pemerintah untuk segera membuat aturan baru BPJS Kesehatan yang sesuai syariah. Hanya saja, Ma’ruf menyatakan MUI belum mengirimkan surat resmi kepada pemerintah terkait pandangan mereka atas BPJS Kesehatan yang kini tengah berjalan. (sur)