Pengacara Dahlan Pertanyakan Audit BPKP Soal Kerugian Negara

Jakarta, CNN Indonesia -- Kuasa hukum Dahlan Iskan, Piter Talaway mempertanyakan audit kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan pembangunan 21 gardu induk tahun 2011-2013 yang menyeret kliennya. Audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu menemukan dugaan kerugian negara sebesar Rp 60 miliar atas empat gardu yaitu Jatirangon, Jatiluhur, New Sanur, dan Kadpaten.

"Audit dilakukan untuk penyelidikan tersangka lain. Mengapa kemudian menyeret Dahlan Iskan?" kata Piter saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (31/7).

Pilihan Redaksi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Geledah Kantor PLN Yusril Enggan Bicara 'Amunisi' Gugatan Dahlan Iskan Dahlan Iskan Minta Penetapan Tersangka Gardu Induk Dibatalkan Saksi Dahlan Iskan Ungkap Kekeliruan Jaksa Soal Penyidikan

Piter berpendapat, audit atas laporan keuangan dalam penyelidikan tersangka lain seharusnya tidak dicampuradukan dengan kasus Dahlan. Menurutnya, harus ada pembedaan.

Kepala Bidang Investigasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari menyatakan memang menemukan kerugian negara atas laporan keuangan keempat gardu yang telah diaudit. Audit itu telah dilakukan jauh sebelum Dahlan ditetapkan sebagai tersangka.

"Untuk dua gardu induk yang Jatirangon II dan Jatiluhur Baru, audit dilakukan pada akhir 2014 sampai Maret 2015. Sementara audit dua gardu induk lain sudah selesai sejak bulan Mei," katanya.

Agustina menyatakan yakin dengan hasil audit yang dilakukan BPKP meski sebelumnya kuasa hukum Dahlan, Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan keakuratannya. "Yang jelas, sudah ribuan kasus yang diaudit BPKP yang telah masuk pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan diputus di pengadilan," katanya.

Di sisi lain, Kepala Seksi Penerangan Umum dan Humas Kejati DKI Jakarta, Waluyo mengatakan keberatan pihak Dahlan kurang mendasar. "Walaupun audit dilakukan untuk tersangka lain, jelas dalam audit itu ditulis siapa saja yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian negara," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Dahlan Iskan menggugat status tersangka dirinya yang ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atas kasus dugaan korupsi pengadaan dan pembangunan 21 gardu induk tahun 2011-2013. Gugatan praperadilan itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan mulai disidangkan perdana pada Senin lalu (27/7). (rdk)