NU Muda Umumkan Jihad Lawan Fundamentalisme Agama

Anggi Kusumadewi | CNN Indonesia
Senin, 03 Agu 2015 15:45 WIB
Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri meminta Kaum Muda NU berperan besar membentengi Indonesia dari paham terorisme, terutama propaganda ISIS.
Presiden Jokowi (kedua kiri) didampingi Ibu Negara Iriana (ketiga kanan), Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri (kedua kanan), istri Gus Dur Sinta Nuriah (kanan), Menteri Agama Lukman Hakim (kiri), dan Yenny Wahid (ketiga kiri) pada pembukaan Muktamar NU ke-33 di Jombang, Jawa Timur, Sabtu (1/8). (ANTARA/Zabur Karuru)
Jakarta, CNN Indonesia -- Musyawarah Kaum Muda NU menghasilkan sejumlah sikap terkait berbagai isu nasional. Musyawarah ini merupakan forum pertemuan generasi muda NU dari berbagai kalangan lintas profesi untuk membicarakan berbagai persoalan aktual di tingkat nasional maupun global.

“Agenda Kaum Muda NU ke depan adalah jihad melawan fundamentalisme agama dan fundamentalisme pasar,” kata Roy Murtadho dari Front  Nahdliyin untuk Keadilan Sumber Daya Alam dalam keterangan tertulis yang diterima CNN Indonesia, Senin (3/8).

Minggu kemarin (2/8), Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri meminta Kaum Muda NU berperan besar untuk membentengi Indonesia dari paham terorisme, terutama propaganda ISIS.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Kita butuh strategi sistematis menghadapi ISIS. Kami (Densus 88) yakin tidak sendiri melawan teroris. Ada kader muda NU militan yang menjaga NKRI dengan harga mati,” kata staf Densus 88, Arif Mahfudhi.

Arif yakin kekuatan NU yang berbasis pada Islam moderat dapat mencegah masyarakat memahami Islam secara negatif. (Baca: Densus Ajak Kaum Muda NU Jadi Benteng Propaganda ISIS)

Selain itu, kata Roy, NU ke depannya harus kembali menjadi pelayan umat agar tak ditinggalkan masyarakat. “NU harus turun dari ‘langit.’ Saat ini banyak warga Nahdliyin yang sedang berjuang mempertahankan hak-haknya. Kantong-kantong warga NU sedang mengalami banyak konflik sosial, maka NU harus hadir membela kepentingan umat,” ujar Gus Roy.

Muhnur Satyahaprabu dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan konflik sumber daya alam selalu terkait dengan penguasaan aset lahan oleh segelintir elite. “Penetrasi modal akan lahan sangat cepat dan kuat karena dibantu kekuasaan negara. Jika tidak ada pengaturan yang kuat, maka konflik sumber daya alam mustahil akan berkurang,” kata dia.

Selama pemerintah pusat maupun daerah masih menggantungkan pendanaannya pada kekayaan sumber daya alam, ujar Muhnur, maka kekuasaan akan digunakan untuk menjual berbagai izin penguasaan sumber daya alam.

Konflik sumber daya alam yang dibahas dalam Musyawarah Kaum Muda NU antara lain kasus penambangan pasir besi di Urut Sewu Kebumen, konflik masyarakat di Gunung Lemongan Lumajang, kasus pembebasan lahan untuk jalan tol, kasus pertambangan di Kalimantan, konflik perkebunan di Batang, dan kasus izin PT Semen Indonesia di Rembang. (agk)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER