Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Destry Damayanti mengungkapkan, pihaknya telah menerima ribuan masukan dari masyarakat terkait rekam jejak 48 calon komisioner lembaga antirasuah.
"Jadi yang 48 ini sekitar 3 ribuan yang masuk. Memang tidak merata, ada yang banyak sekali dapat masukan, ada yang cuma satu atau dua. Tapi intinya kami bukan kontes idola-idolaan yang makin banyak SMS makin bagus. Kami melihat ini isinya benar-benar masuk akal atau enggak," ujar Destry di Gedung III Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Senin (3/8).
Ekonom PT Bank Mandiri ini tak menampik fakta bahwa dari ribuan masukan yang masuk itu ada yang sangat terlihat jelas dimobilisasi. Menurut dia, bahasa dari pihak yang dimobilisasi itu berbeda-beda tipis, namun isi dan dokumen yang diunggah tetap sama. Selain itu, tim Pansel KPK selalu kesulitan untuk menghubungi pihak yang mengirimkan masukan yang dimobilisasi itu via nomor telepon yang mereka cantumkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ribuan masukan yang diterima Pansel KPK itu, tutur Destry, berbentuk dukungan dan kritik yang berkaitan dengan masalah finansial, politik, dan personal para calon komisioner. Ia memastikan bahwa masukan ini akan dijadikan catatan tersendiri bagi timnya. Ia merasa beruntung bahwa timnya telah melibatkan banyak institusi seperti kepolisian, kejaksaan, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Keuangan, KPK, dan masyarakat.
"Masyarakat untuk balancing juga. Untuk masyarakat, kami bekerjasama dengan ICW (Indonesia Corruption Watch), jadi masyarakat juga menyeluruh dan ditambah yang bisa masuk ke web. Kami compare karena kami juga tidak mau bias, tidak hanya dari sisi pemerintah tetapi juga dari masyarakat," kata dia.
Destry menyampaikan, Pansel KPK juga mendapatkan jaminan dari Polri jikalau misalnya pihak kepolisian telah mengeluarkan clear and clean, lalu tiba-tiba ada kejadian kecil seperti masalah kriminalisasi, maka kepolisian akan menjamin tidak akan diungkit.
"Kemarin bertemu (Kepala Badan Reserse Kriminal Polri) Budi Waseso. Kalaupun ada masalah minor, itu akan ditangguhkan karena itu yang kami harapkan. Kalau masalah minot ditangguhkan, prosesnya menunggu sampai dia selesai masa pimpinan KPK. Jangan sampai dia saat memimpin KPK tiba-tiba masalah kecil muncul," ujar dia.
Destry memastikan bahwa Budi telah berkomitmen untuk menjalankan hal itu dan apapun masalah yang menjadi hasil dari tracking pihak kepolisian akan dijadikan sebagai jaminan. "Dan itu termasuk kejaksaan," kata dia.
Masukan yang sudah tervalidasi seperti itulah, lanjut Destry, yang akan dicatat oleh Pansel KPK, bukan yang masih bersifat gosip saja. Pansel akan melakukan kroscek dengan melibatkan banyak institusi dan masyarakat agar hasilnya adil.
Sementara untuk masukan di bidang politik, Destry mengungkapkan, misalnya ada calon yang menurut masukan itu masih terlibat dalam partai politik sampai tahun 2014 dengan menjadi caleg. Masukan seperti inilah yang perlu diverifikasi oleh Pansel KPK, karena komisioner KPK tidak boleh masuk menjadi pengurus partai.
"Kalaupun dia anggota (partai), kami lihat seberapa jauh dia terlibat. Dia dipastikan bukan pengurus, tetapi ada saja kan dia mengaku bukan pengurus padahal dia pengurus. Itu kami telusuri," ujar dia.
(pit)