Perppu Pilkada Tak Perlu Diterbitkan Usai Perpanjangan Kedua

Jakarta, CNN Indonesia -- Kemungkinan tidak munculnya dua pasangan calon kepala daerah dalam perpanjangan waktu kedua pendaftaran pasangan bakal calon tak perlu dikhawatirkan. Presiden Joko Widodo juga tidak perlu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengatasi masalah calon tunggal.

Ahli Hukum Tata Negara Andi Irmanputra Sidin mengatakan jika belum ada calon pasangan baru maka tinggal mengikuti aturan yang berlaku. “Bisa melalui revisi UU Pilkada atau pilkadanya ditunda,” ujar Irman kepada CNN Indonesia, Senin (10/8).

Pilihan Redaksi Tri Rismaharini Masih Belum Punya Lawan KPU Temukan Calon di 6 Daerah Tak Penuhi Syarat Kesehatan PAN: Meski Risma Kuat, Partai Lain Tetap Bisa Ikut Tarung KPU Temukan Pasangan Calon Pilkada yang Mundur di Denpasar Politik Pragmatis Parpol Picu Munculnya Calon Tunggal

Menurut Irman tidak masalah bila ajang pemilihan kepala daerah serentak ditunda hingga 2017 bagi daerah yang hanya memiliki satu bakal calon. “Kepemimpinan daerah bisa dijabat dulu oleh pejabat sementara sampai ada kepala daerah yang baru,” kata dia.

Irman mengatakan bila tidak ingin ditunda hingga pilkada serentak berikutnya maka bisa dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Pilkada. “Presiden bersama DPR dapat melakukan revisi,” ucap Irman.

Untuk merevisi UU Pilkada, ujar Irman, tidak membutuhkan waktu yang lama. Menurutnya, hanya dalam hitungan hari undang-undang bisa selesai direvisi. “Bisa tiga atau tujuh hari selesai,” ujar Irman sembari mencontohkan UU MD3 saat direvisi hanya membutuhkan waktu beberapa hari saja.

Irman tidak melihatnya adanya suatu keadaan genting sehingga tidak perlu dikeluarkannya perppu. “Presiden tidak usah mengeluarkan perppu untuk masalah ini,” tutur dia. (Baca: Penerbitan Perppu Calon Tunggal Pilkada Dinilai Tak Beralasan)

Irman menambahkan, munculnya persoalan satu pasangan calon karena beratnya persyaratan untuk bisa maju sebagai kandidat kepala daerah. “Perlu diturunkan angka ambang batasnya jangan 20 persen. Begitupun untuk calon independen, harus diturunkan supaya bisa muncul banyak calon,” kata Irman.

Komisi Pemilihan Umum sudah dua kali memberi perpanjangan waktu pendaftaran calon kepala daerah bagi kabupaten/kota yang baru memiliki satu pasangan kandidat. Terdapat tujuh kabupaten dan kota yang hanya memiliki satu pasangan calon. (Baca: Ketua DPR Sarankan Jokowi Agar Pilkada 7 Daerah Ditunda)

Dari ketujuh daerah tersebut tiga di antaranya ada di Jawa Timur. Selasa besok adalah batas akhir pendaftaran di masa perpanjangan waktu yang kedua. Namun di perpanjangan waktu kedua masa pendaftaran hari pertama, tidak ada satu pun pasangan bakal calon kepala daerah yang mendaftar.

(obs)