Rawan Sengketa Pilkada, Polda Siap Amankan MK

Jakarta, CNN Indonesia -- Polda Metro Jaya mengantisipasi pengamanan di Mahkamah Konstitusi (MK) seandainya banyak daerah mengalami sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Tito Karnavian mengatakan keamanan di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu langkah pengamanan pasca Pilkada.

"Pasca Pilkada nanti, kami akan tingkatkan pengamanan ke MK kalau ada sengketa-sengketa Pilkada. Bayangkan saja ada 269 kabupaten, kota dan provinsi yang ikut Pilkada serentak," kata Tito, di Polda Metro Jaya pada Jumat (14/8).
 

Pilihan Redaksi Polisi Bentuk Pola Khusus Pengamanan Pilkada Wilayah Konflik Bawaslu Temukan Calon Petahana Langgar Aturan Pilkada Jokowi: Publik Harap MK Adil Urus Sengketa Pilkada Serentak Menteri Yasonna Soroti Nasib Pejabat Daerah Gagal Pilkada

Tito juga mengatakan, pihaknya akan mempelajari mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada. Apakah masih terpusat melalui MK atau menggunakan cara lain, misalnya dengan video conference.

"Kalau seandainya terpusat, bila lebih dari 100 gugatan Pilkada memerlukan pengamanan ekstra ketat. Akan banyak yg datang ke MK, ini semua sedang kami antisipasi," katanya.

Lebih jauh ia menjelaskan, bila mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada masih melalui MK, maka pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan MK.

"Kalau ada mekanisme lain misalnya, dilimpahkan di pengadilan tinggi, atau pengadilan negeri jadi lebih ringan," kata Tito.

Terkait pengamanan pilkada di wilayahnya, Tito mengatakan hanya ada wilayah yang menyelenggarakan pilkada yaitu Depok dan Tangerang Selatan.

Menurutnya, pengamanan pilkada di Depok tidak ada masalah. Untuk di wilayah Tangerang Selatan, dia akan meresmikan Polres Tangerang Selatan sebagai salah satu langkah dalam pengamanan pilkada.

"Ini sudah disetujui Menpan (Menteri Pertahanan) dan Kapolri juga tanggal 19 Agustus akan launching. Kami harapkan pilkada lebih efisien dan efektif," ujar Tito.

Sebelumnya, pada Kamis (13/8) Polda Metro Jaya melakukan simulasi pengamanan Pilkada untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam penyelenggaraan pilkada pada Desember mendatang.

Simulasi tersebut dihadiri Kapolres seluruh Indonesia. Beberapa alat pengamanan pilkada pun dikerahkan seperti mobil water canon, helikopter, hingga pasukan berkuda. (utd)