KPK Gali Keterangan Pimpinan DPRD Musi Banyuasin Perkara Suap

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali keterangan empat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, soal dugaan suap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setempat. Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati menjelaskan empat orang tersebut akan diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/8).

"KPK menjadwalkan pemeriksaan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin sebagai saksi untuk tersangka PA (Pahri Azhari) dan L (Lucianty)," kata Yuyuk di Jakarta, Rabu (26/8). (Baca: KPK Panggil DPRD Musi Banyuasin Ihwal Suap RAPBD)

Pilihan Redaksi KPK Usut Peran Bupati Musi Banyuasin dalam Suap RAPBD Dua Tersangka Suap RAPBD Musi Banyuasin Segera Diadili KPK Periksa Terduga Penyuap RAPBD Musi Banyuasin Kasus Suap RAPBD, KPK Bidik Bupati Musi Banyuasin

Empat pimpinan anggota parlemen daerah setempat adalah Riamon Iskandar, Darwin, Islan Hanura, dan Aidil Fitri. Selain mereka, penyidik komisi antirasuah juga memeriksa tersangka penerima suap sekaligus anggota DPRD Fraksi PDIP Bambang Karyanto. Pimpinan DPRD diduga mengetahui perkara suap pemulus pembahasan RAPBD 2015 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  2014.

Sementara itu, hingga kini, Pahri dan istrinya yang ditetapkan tersangka sejak 14 Agustus lalu, belum kunjung diperiksa penyidik. Komisi antirasuah menyangka Pahri selaku Bupati Musi Banyuasin dan Lucianty, menyuap anggota legislatif. (Baca: Empat Pimpinan DPRD Musi Banyuasin Jadi Tersangka Suap RAPBD)

Pahri dan istrinya merupakan politikus Partai Amanat Nasional (PAN). Selain itu, Luci juga menjabat sebagai Anggota DPRD Sumatera Selatan.

Selain dua orang tersebut, KPK telah lebih dulu menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin Syamsuddin Fei dan Kepala Badan Pengawasan Pembangunan Daerah (Bappeda) Faisyar, disangka menyuap anggota DPRD Bambang Karyanto dan Adam Munandar.

Pahri dan Luci disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 14 UU Tipikor.

KPK telah mengamankan barang bukti berupa duit senilai Rp 2,56 miliar yang didapat saat operasi tangkap tangan di rumah Bambang. Diketahui, nilai komitmen suap lebih dari Rp 10 miliar. Alasannya, diduga untuk memuluskan RAPBD dan LKPJ yang diajukan kepala daerah.

(obs)