Usai Wawancara, Capim KPK Unsur Kepolisian Hindari Wartawan

Jakarta, CNN Indonesia -- Ada pemandangan yang berbeda seusai proses seleksi wawancara panitia seleksi calom pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap bekas Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Inspektur Jenderal Yotje Mende. Lazimnya, para kandidat akan memberikan keterangan kepada media setelah menjalani proses wawancara.

Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh Yotje. Usai menjalani proses wawancara, ia langsung keluar dan mengabaikan semua pertanyaan yang dilontarkan pihak media kepadanya.

Pilihan Redaksi Surya Tjandra: Komisioner KPK Tak Boleh Bicara ke Media Capim dari Unsur KPK Mengaku Kesepian Selama Bekerja Empat Kali Daftar KPK, Saut Pernah Tak Lolos Seleksi Berkas Capim KPK Nina Nurlina Beli BMW Rp 1,7miliar Tanpa Cicilan Celetuk Tanya Pansel Capim KPK, Dari Harta Hingga Wanita

"Saya di sini untuk diuji bukan untuk memberikan komentar," ucap Yotje sebelum meninggalkan Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (26/8). (Baca: Lima Kandidat Capim KPK Jalani Uji Wawancara Hari Terakhir)

Diketahui, Yotje merupakan calon pimpinan KPK terakhir yang menjalani proses wawancara hari ini. Sebelumnya, sebanyak empat kandidat lainnya turut menjalani wawancara bersama tim pansel KPK.

Mereka adalah Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara Saut Situmorang, Direktur Perdata Jam Datun Kejaksaan Agung Sri Harijati, Direktur Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama antar Komisi dan Instansi KPK Sujanarko, dan pengacara Surya Tjandra. (Baca: Pansel KPK Cecar Saut Soal Mobil Mewah dan Pencucian Uang)

Seleksi wawancara ini sudah dilakukan sejak Senin (24/8) lalu. Saat ini Pansel sudah mewawancarai 14 kandidat pimpinan KPK, di antaranya yaitu Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono, Mayor Jenderal (Purn) Hendardi Soepandji, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie, dan Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi Sapto Pribowo.

Setelah proses seleksi wawancara, pansel akan menyerahkan delapan nama tersebut kepada Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2015. Presiden kemudian menyerahkan delapan nama ini ke Dewan Perwakilan Rakyat. DPR melalui Komisi Hukum akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan mereka yang dinilai pantas untuk jadi pemimpin KPK periode mendatang. (obs)