Jimly School Gunakan Dana Perusahaan Tambang

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti keberadaan "Jimly School" saat Jimly Asshiddiqie menjalani seleksi hari ini. Jimly, yang menjadi salah satu calon pimpinan KPK mengaku sekolah "Jimly School" pernah dibiayai perusahaan tambang PT Newmont untuk sejumlah proyek. (Baca: Hari Ini Johan Budi, Jimly dan 5 Capim KPK Uji Wawancara)

Fakta tersebut mencuat saat panitia seleksi wawancara mempertanyakan independensinya. "Info yang kami dapatkan, ada dana dari PT Newmont untuk Jimly School?" tanya sosiolog yang merupakan anggota Tim Pansel KPK Supra Wimbarti saat seleksi wawancara di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (25/8).

Pilihan Redaksi Jimly Tak Setuju Koruptor Dihukum Mati Dicecar Soal Harta Rp 32,2 M dan Moge, Hendardji Klaim Wajar Pansel KPK Dinilai Tidak Maksimal Gali Pemikiran Capim Capim Giri Suprapdiono Nilai KPK Perlu Tambah Ribuan Pegawai Capim KPK Brigjen Basaria Sebut The Godfather Film Favoritnya

Menanggapi pertanyaan tersebut, Jimly membenarkannya. "Ada proyek untuk sekolah seperti training-training di daerah. Ya ada salah satu proyek (yang dibiayai Newmont) tapi sudah selesai dua tahun yang lalu," kata Jimly.  

Sekolah tersebut, menurut Jimly, diinisiasi bersama teman-temannya. Jimly, yang mengaku tak memiliki banyak dana akhirnya hanya memberikan namanya sebagai nama sekolah. "Artinya saya tidak boleh dapat apa-apa, kalau saya diundang saya hanya mengajar sama dengan yang lain," ucapnya. (Baca: Jimly Asshiddiqie: KPK Harus Dibuat Permanen)

Merujuk laman Jimly School, sekolah ini difokuskan pada hukum dan pemerintahan. Sekolah tersebut, seperti dikutip dari situs jimlyschool.com, menyebut hukum dan pemerintahan adalah pilar penting dan faktor penentu keberhasilan atau kegagalan mewujudkan tujuan bernegara dan cita-cita kemerdekaan. Masih dalam situs tersebut, Jimly disebut sebagai modal sosial untuk mewujudkan berdirinya lembaga tersebut.

Menilik latar belakang, Jimly Asshiddiqie tercatat tengah aktif sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP-RI) dan Ketua Dewan Penasihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham). Jimly juga diberi amanat Presiden Joko Widodo menjadi bagian dari Tim Sembilan. Tim tersebut bertugas untuk menyelesaikan konflik KPK dan Polri. Pakar hukum tata negara ini juga tengah menduduki kursi anggota Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia (DGTK-RI) sejak 2010.

Di tahun yang sama, ia juga didaulat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres) Bidang Hukum dan Ketatanegaraan era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, Jimly pernah menjabat seagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada 2003 hingga 2008. Di luar menyidang perkara konstitusi, Jimly tak ada kegiatan selain bidang akademik.

Jimly memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 1982. Selanjutnya, ia merampungkan gelar magister dan doktor dari kampus yang sama. Kemudian, ia menyempurnakan studi lanjut pada Harvard Law School, Cambridge, Massachussett.

(obs/obs)