Pansel KPK Pertanyakan Independensi Yotje Mende
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Rabu, 26 Agu 2015 18:40 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Bekas Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Inspektur Jenderal (Irjen) Pol (Purn) Yotje Mende dicecar Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait independensi dalam menangani perkara yang menyangkut Kepolisian.
Diketahui, Yotje sudah berkecimpung dalam Kepolisian sejak tahun 1981. Tak hanya itu, Yotje pun lahir dan bertumbuh dalam keluarga yang berlatar belakang Kepolisian.
"Alam pikir bapak telah dibentuk polisi. Apa yang terjadi apabila ada kasus libatkan Polri?" ujar Anggota Pansel Natalia Subagyo di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (26/8).
Menanggapi itu, Yotje menjawab tidak ada toleransi terhadap perkara korupsi di Kepolisian. Ia mengatakan hal itu telah diterapkannya sejak menjabat sebagai kapolda.
Mantan Kapolda Kepulauan Riau ini juga mengatakan dirinya dapat independen dan tidak akan dipengaruhi atau diintervensi siapapun dalam menangani perkara yang menyangkut Kepolisian.
Tak berhenti disitu, Anggota Pansel Yenti Garnasih kembali mempertanyakan hal serupa. Ia mempertanyakan keberanian Yotje untuk menyelesaikan perkara korupsi yang dilakukan Kepolisian.
Yenti juga menanyakan kesediaan Yotje untuk mengambil alih perkara yang mangkrak di Kepolisian. "Selain itu, setuju enggak kalau kasus korupsi di polisi yang tangani bukan polisi?" tanya Yenti.
Yotje pun menyatakan kekurang setujuannya terhadap hal tersebut. Menurutnya, Kepolisian masih memiliki kewenangan untuk menangani perkara korupsi.
Diketahui, sebanyak tiga lembaga penegak hukum di Indonesia memiliki kewenangan menangani perkara korupsi, yakni KPK, Kepolisian dan Kejaksaan.
"Kalau ini, bukan tidak setuju. Kalau (Kepolisian) pertama tahu, silakan saja. Itu enggak boleh diintervensi," tuturnya.
Setelah didesak Yenti mengenai ketersediaannya, Yotje pun mengatakan bersedia dan berjanji untuk mengambil alih perkara-perkara korupsi yang mangkrak di Kepolisian. Ia mengatakan akan melakukan pendekatan yang beretika sebelum mengambil alih perkara. (hel)
Diketahui, Yotje sudah berkecimpung dalam Kepolisian sejak tahun 1981. Tak hanya itu, Yotje pun lahir dan bertumbuh dalam keluarga yang berlatar belakang Kepolisian.
"Alam pikir bapak telah dibentuk polisi. Apa yang terjadi apabila ada kasus libatkan Polri?" ujar Anggota Pansel Natalia Subagyo di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (26/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Kapolda Kepulauan Riau ini juga mengatakan dirinya dapat independen dan tidak akan dipengaruhi atau diintervensi siapapun dalam menangani perkara yang menyangkut Kepolisian.
Yenti juga menanyakan kesediaan Yotje untuk mengambil alih perkara yang mangkrak di Kepolisian. "Selain itu, setuju enggak kalau kasus korupsi di polisi yang tangani bukan polisi?" tanya Yenti.
Yotje pun menyatakan kekurang setujuannya terhadap hal tersebut. Menurutnya, Kepolisian masih memiliki kewenangan untuk menangani perkara korupsi.
Diketahui, sebanyak tiga lembaga penegak hukum di Indonesia memiliki kewenangan menangani perkara korupsi, yakni KPK, Kepolisian dan Kejaksaan.
"Kalau ini, bukan tidak setuju. Kalau (Kepolisian) pertama tahu, silakan saja. Itu enggak boleh diintervensi," tuturnya.
Setelah didesak Yenti mengenai ketersediaannya, Yotje pun mengatakan bersedia dan berjanji untuk mengambil alih perkara-perkara korupsi yang mangkrak di Kepolisian. Ia mengatakan akan melakukan pendekatan yang beretika sebelum mengambil alih perkara. (hel)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK