Ahok Sebut Disdik dan Dinkes DKI Tidak Beres Kelola Anggaran

Abi Sarwanto & Tri Wahyuni | CNN Indonesia
Jumat, 28 Agu 2015 07:41 WIB
Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga mencurigai ada permainan politik di balik penyerapan anggaran yang rendah saat ini.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menunjukkan desain pembangunan Rumah Sakit Kanker dan Jantung yang akan dibangun Pemprov DKI di atas lahan yang sudah dibeli dari RS Sumber Waras, di Balai Kota, Jakarta, Jumat (21/8). (CNN Indonesia/Tri Wahyuni)
Jakarta, CNN Indonesia -- Dalam rapat pengarahan Gubernur kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pejabat DKI lainnya untuk mempercepat penyerapan anggaran, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan ada beberapa dinas yang dinilai tidak beres dalam mengelola anggaran. Dinas yang dimaksud adalah Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

Mantan Bupati Belitung Timur itu mangatakan, bukti bahwa Disdik tidak becus mengelola anggaran adalah terlibatnya pihak ketiga dalam menyusun pengeluaran dan anggaran mereka. (Baca juga: Ahok: Rehab Satu Sekolah Rp 50 Miliar Kemahalan)

Pegawai Disdik dinilai kaget ketika dipaksa sendiri untuk mengelola anggaran. Akibatnya tidak semua kebutuhan disusun secara tepat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mereka juga telalu banyak mengandalkan lelang-lelang sehingga lama proyek lama direalisasikan. "Maunya lelang semua. Digabung-gabungin jadi lama. Pembelian barang tarik ulur takut-takut," ujar Ahok. (Baca juga: Ahok: Disdik Paling Keterlaluan, Semua Mau Dicurangi)

Sementara itu, di bidang kesehatan, di tingkat Suku Dinas (Sudin) Ahok menilai ada ketakutan untuk mengelola anggaran sehingga yang dihasilkan pun tak maksimal. Bahkan Ahok mengaku hampir mencopot Kasudin Kesehatan karena lamban menjalankan program.

"Kasudin Kesehatan hampir kami copot. Sudah ada harga, nego, tapi takut (eksekusinya). Mereka sudah jelas menghambat produksi," ujar Ahok. (Baca juga: Ahok soal Anak Buahnya Tersangka Korupsi: Bagus Biar Kapok)

Hingga Agustus 2015, total penyerapan belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta baru menyentuh angka 19,25 persen. Dari total jumlah belanja daerah 2015 yang mencapai Rp 63,65 triliun, yang baru terserap hanya mencapai Rp 12,25 triliun.

Ahok menduga penyebab lambannya penyerapan anggaran ini bukan disebabkan para pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI takut memakai anggaran karena takut disangka korupsi. Ia justru menduga serapan anggaran yang rendah disebabkan tidak adanya celah lagi bagi pejabat untuk memainkan anggaran.

"Menurut saya bukan takut korupsi, tapi takut nyolongnya bagaimana. Karena gubernurnya bukan senang duit tapi senang ribut," kata Ahok, sapaan akrab Basuki saat ditemui usai pertemuan dengan seluruh jajarannya di Kompleks Balai Kota, Jakarta, Kamis (27/8). (Baca juga: Ahok Temukan Anak Buahnya Berikan Amplop ke Atasan)

Ahok juga mencurigai ada permainan politik di balik penyerapan anggaran yang rendah. Ia menduga ini merupakan salah satu bentuk cara menjatuhkan dirinya.

"Ini permainan politik ini. Kapan nih gubernur brengsek ini keluar dari Jakarta supaya bisa berpesta pora lagi," kata Ahok menyampaikan dugaannya.

Jika terbukti banyak yang curang dan tidak becus dalam menyerap anggaran, Ahok pun dengan tegas akan melakukan pemecatan terhadap pegawai terkait. "Ilmu kita cuman tiga kok hukum, hukum satu, pecat. Hukum dua, pecat. Hukum 3, pecat. Itu saja." (hel)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER