Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (31/8), menggelar rapat khusus terkait rencana demonstrasi besar yang digagas sejumlah organisasi buruh.
Rapat tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian, Panglima Kodam Jaya Letnan Jenderal Agus Sutomo dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri.
(Lihat Juga: Ahok Siap Alihkan Demo Buruh ke Monas)Usai rapat, Luhut menuturkan, pemerintah akan menghormati hak-hak buruh untuk menyatakan pendapat mereka. Meski demikian, ia berkata Polri tidak akan ragu menindak peserta demonstrasi yang melanggar aturan hukum.
(Lihat Juga: Tagih Janji Kampanye Jokowi, Buruh Suarakan 11 Tuntutan)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang melanggar hukum, membuat keonaran, yang membuat ketidakpatutan, siapapun dia, akan kami tindak tegas. Saya dalam posisi sebagai Menko Polhukam menggarisbawahi ini," ucap Luhut.
Luhut mengatakan, kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil tidak boleh diperkeruh dengan perbuatan melawan hukum oleh sejumlah elemen masyarakat. Ia berkata, pemerintah tidak akan memberikan toleransi hal tersebut.
Badrodin memaparkan, setidaknya 11 ribu aparat akan turun ke jalan, mengamankan jalannya demonstrasi buruh. Pasukan tersebut mayoritas berasal dari kepolisian. Sisanya merupakan personel yang diperbantukan dari Komando Daerah Militer Jaya dan Satuan Polisi Pamong Praja.
Agus Sutomo menuturkan, aparat TNI yang terdiri dari 17 satuan setingkat kompi tidak memegang peran utama dalam pengamanan besok. Ia akan menempatkan prajuritnya di titik-titik perekonomian Jakarta, seperti daerah perkantoran dan pusat perbelanjaan.
Secara khusus ia memberikan peringatan, bahwa buruh tidak diperbolehkan melakukan sweeping terhadap sesama buruh yang enggan mogok kerja, menutup jalan atau menduduki tempat-tempat tertentu.
"Saya berharap besok bisa berjalan damai dan aman, tidak ada pelanggaran hukum yang berarti," ungkap Badrodin.
Pada Sabtu (29/8), elemen buruh yang mengajukan izin demonstrasi telah beraudiensi dengan jajaran petinggi Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Agus yakin pertemuan tersebut akan meminimalkan potensi kericuhan pada saat demontrasi.
(utd)