Kapolri Soal Capim KPK: Tugas Kami Hanya Memberi Rekomendasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Batalnya rencana pengumuman nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berstatus sebagai tersangka menimbulkan pertanyaan. Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan Polri tidak berkepentingan untuk mengumumkan nama tersebut karena dalam konteks seleksi capim KPK, Polri hanya bertugas memberikan rekomendasi dan rekam jejak.

Pilihan Redaksi Polri Batal Umumkan Calon Pemimpin KPK yang Jadi Tersangka DPR Dorong Capim KPK yang Jadi Tersangka Ajukan Praperadilan Hari Ini Polri Umumkan Calon Pemimpin KPK yang Jadi Tersangka Capim KPK Jadi Tersangka, Polri Diminta Beri Penjelasan ICW: Capim KPK Tersangka Polri Belum Tentu Sama dengan Kami

"Tugas kami memberikan rekomendasi dan track record kepada panitia seleksi,” ujar Badrodin di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Senin (31/8).

Badrodin menuturkan bahwa semuanya hasil kerja Polri diserahkan kepada pansel. “Mau dipakai atau tidak, itu urusannya mereka," kata Badrodin. (Baca: Kapolri Tak Batalkan Pengumuman Tersangka Capim KPK)

Diberitakan sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Komisaris Besar Victor Simanjuntak, mengatakan langkah membatalkan pengumuman itu diambil agar Polri tidak melanggar asas equality before the law atau persamaan di hadapan hukum.

Victor mendasarkan kebijakan itu pada pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (PP 2/2003) juncto Pasal 10 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

Badrodin membantah jika pembatalan ini merupakan instruksi Presiden Joko Widodo. (Baca: Pansel Tunda Serahkan 8 Nama Capim KPK ke Jokowi)

"Tidak ada arahan langsung. Dia percaya pada sembilan anggota pansel yang dia pilih," ujarnya. (obs/obs)