Aktivis Desak Jokowi Batalkan Perpres 'Pejabat Kebal Hukum'

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah aktivis mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan pembahasan dan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Proyek Strategis Pemerintah dan Instruksi Presiden (Inpres) Percepatan Pembangunan. Adapun, kedua peraturan tersebut kerap disebut sebagai Perpres Pejabat Kebal Hukum oleh sejumlah aktivis.

Pasalnya, kedua bakal peraturan tersebut dinilai malah akan melanggengkan praktik korupsi oleh pejabat daerah. Manajer Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi menilai isi draf perpres tersebut melenceng jauh dari apa yang digaungkan Jokowi, yaitu percepatan penyerapan anggaran.

“Kami menemukan beberapa proyek nasional justru tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan menggunakan dana investasi luar negeri,” kata Apung saat konferensi pers di kantor FITRA, Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (2/9).

Pilihan Redaksi Pejabat Jakarta Diimbau Tak Takut Gunakan Anggaran Tim Pengawal Anggaran Daerah Dinilai Solusi Jangka Pendek Pengamat: Surat Edaran Kebal Hukum Bikin Kepala Daerah Nakal Soal Hukum Tak Pengaruhi Penyerapan Anggaran

Karenanya, ia mempertanyakan draf perpres tersebut. Masalahnya, kata Apung, draf perpres tersebut sama sekali tidak menyinggung proses percepatan penyerapan anggaran seperti yang dimaksudkan Jokowi.

“Justru kami mencurigai perpres ini nantinya malah memberikan proteksi kepada kepala daerah yang melakukan korupsi, karena adanya ketentuan tidak langsung ditanganinya kasus korupsi oleh kejaksaan,” katanya.

Pendapat senada juga dilontarkan oleh Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Ia menilai Jokowi seakan-akan menciptakan payung hukum untuk melindungi koruptor yang sebagian besar berasal dari pejabat daerah.

“Tidak ada perpres ini saja, pejabat daerah sudah berani ‘bermain’ dengan anggaran daerah. Dengan adanya perpres ini, mereka akan semakin menjadi-jadi. Pejabat dilindungi, tetapi aktivis anti korupsi malah dikriminalisasi,” katanya.

Adapun, Direktur Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam berpendapat seharusnya Jokowi lebih memperhatikan aspek pengawasan dalam penyerapan anggaran daerah, terutama masalah transparansi keuangan.

“Namun, sayangnya, perpres ini tidak menghadirkan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan itu sendiri. Seharusnya lebih ditekankan bagaimana kepala daerah bisa disiplin dan transparan dalam menggunakan anggaran daerah,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla sedang merancang sebuah aturan untuk mendorong percepatan proyek strategis nasional. Alasannya, penyerapan anggaran daerah lemah karena kepala daerah takut mengelola anggaran karena takut terjerat proses hukum. (hel)