"Enggak rasanya enggak mandek. Saya sudah dapat dukungan dari Jaksa Agung, saya rasa semakin baik proses peradilannya," kata Siti ditemui usai Rapat Koordinasi Nasional Perencanaan Anggaran dan Pembangunan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam 2015 di Bogor, Senin (14/9). (Baca Juga FOKUS Derita Warga Dikepung Kabut Asap)
Siti mengatakan selain meminta dukungan kepada Kejagung, ia juga telah berkonsultasi dengan Mahkamah Agung dan secara khusus menulis surat ke Komisi Yudisial untuk meminta pengawalan kasus ini. (Lihat Juga: Kabut Asap di Palembang Makin Pekat, Siswa Dipulangkan)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah, itu langsung aja kami kenakan di perizinannya, apakah itu ringan, dibekukan izinnya atau dikenakan ke pidana. Kalau sudah jelas dibekukan jangka panjang saja. Jadi hukum juga berjalan dan izin juga dibekukan," kata Siti.
ADVERTISEMENT
"Jika Presiden Jokowi serius untuk membebaskan rakyat dari serangan bencana asap dan kebakaran hutan rutin, maka Presiden harus memantau langsung upaya penegakan hukum yang absen dilakukan pejabat di bawahnya dan di daerah," kata Hadi kepada CNN Indonesia, Selasa (8/9).
Selain itu, Jokowi juga diminta untuk aktif melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang saat ini sedang diadili dan diproses hukumnya baik di Pengadilan maupun oleh penegak hukum kepolisian. Hadi mengatakan pihaknya melihat upaya penegakan hukum baik pidana atau perdata yang dilakukan pemerintah dan penegak hukum tidak serius.
(utd)