Daftar Hitam Perusahaan Pembakar Hutan Rampung Desember

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan satu lagi perusahaan yang beroperasi di Sumatra terindikasi terlibat kebakaran hutan dan saat ini masuk target pemeriksaan administratif.

Siti belum mau menyebut terang nama perusahaan tersebut karena masih tahap pemeriksaan, namun kembali mengancam bakal membekukan izin korporasi yang nantinya terbukti melakukan pembakaran hutan atau lahan.

Pilihan Redaksi Bencana Kabut Asap, Wakil PM Malaysia Temui Menko Luhut Kejaksaan Agung Siap Tuntut Perdata Korporasi Pembakar Hutan Polda Sumsel Sidik Perusahaan Pembakar Hutan Jokowi: Kami Kejar Orang yang Sengaja Membakar Hutan

Perusahaan mana saja yang terlibat pembakaran hutan saat ini sedang diselidiki intensif dan disusun. “Kami sedang menyusunnya. Itu perintah, dan tinggal menunggu proses administrasi. Tak akan lama. Paling lambat seluruhnya Desember (rampung),” kata Siti di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Jumat (18/9).

Dalam daftar hitam itu nantinya, ujar Siti, akan terlihat perusahaan-perusahaan apa yang mendapat sanksi berat. “Nanti akan kami paralelkan ke proses pidana,” kata dia.

Sanksi terhadap perusahaan pembakar hutan dibagi menjadi tiga kategori: ringan, sedang, dan berat. Sanksi ringan diberikan kepada perusahaan yang terbukti membakar lahan seluas kurang dari 100 hektare, salah satunya berupa teguran tertulis.

Sementara sanksi tahap moderat berupa pembekuan izin perusahaan selama enam bulan. “Ini (untuk perusahaan yang membakar lahan seluas) 100-500 hektare,” kata Siti.

Sanksi paling berat ialah pencabutan izin perusahaan secara permanen. “Itu (untuk perusahaan yang membakar lahan) lebih dari 500 hektare. Izinya akan dicabut oleh bupati. Proses pencabutan izin paling lama seminggu,” ujar Siti.

Bila kepala daerah setempat menolak untuk mencabut izin perusahaan itu, ujar Siti, “Menteri yang akan mencabutnya. Lahannya diambil pemerintah, lalu perkaranya masuk ke perdata.” (Baca juga: Jika Pidana Terbukti, Pembakar Hutan Bisa Dituntut Perdata)

Menurut Siti, saat ini pemerintah sedang mengidentifikasi dan mengumpulkan profil perusahaan yang terindikasi terlibat pembakaran hutan. “Apa nama perusahaannya, pemiliknya siapa, komisarisnya siapa,” kata dia.

Sejauh ini ada 10 perusahaan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai tersangka pembakar hutan, yakni PT PMH, RPP, RBS, LIH, MBA, GAP, ASP, KAL, RJP dan SKM. (agk)