Polisi Tak Mau Gegabah Tetapkan Pelaku Pembakar Hutan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti mengatakan lembaganya saat ini terfokus pada pengungkapan pelaku pembakar hutan. Untuk pengembangan kasus akan dilakukan setelah kepolisian menemukan pasti dalang pembakaran hutan.

"Kami belum ke arah sana. Sekarang yang diusut adalah soal kebakaran hutan," kata Badrodin saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin (12/10).

Lihat juga: Soal Asap, Perusahaan yang Disidik Polri Ada dari Luar Negeri

Badrodin mengaku pengusutan kasus kebakaran hutan tersebut harus dilakukan secara hati-hati. Dia menganggap bahwa tidak mungkin ada masyarakat yang memiliki lahan perkebunan lalu dibakar sendiri.

Oleh sebab itu, karena beberapa kasus masih dalam proses penyelidikan maka semua harus dilakukan dengan hati-hati.

Lihat juga: RI Setujui Tawaran Bantuan Tiga Negara untuk Atasi Kabut Asap

"Ada yang sengaja membakar untuk membuka lahan, ada juga yang lahannya terbakar karena rembetan dari pembakaran," kata Badrodin.

Hingga saat ini, Badrodin mengungkapkan bahwa Polri telah menerima 244 laporan terkait pembakaran hutan dan lahan.

Penanganan kasus tersebut dikoordinasikan dengan enam Kepolisian Daerah, yaitu Polda Sumatera Selatan, Polda Riau, Polda Jambi, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Barat, dan Polda Kalimantan Selatan.

Lihat juga: Menteri Siti Beberkan Alasan Pemerintah Terima Bantuan Asing

Dia merinci dari 244 laporan tersebut 26 kasusnya sudah masuk penyelidikan dan sisanya, 218, masuk penyidikan. Dari 200-an lebih yang masuk penyidikan, 113 berasal dari perorangan dan 48 perusahaan.

"Dari pihak korporasi yang menjadi tersangka 12 perusahaan dan 209 perorangan," ujarnya.

Lihat juga: Bayi Korban Kabut Asap Kalimantan Diungsikan ke Malang

Badrodin kembali merinci bahwa sekitar empat perusahaan sudah masuk tahap satu dan tinggal menunggu penelitian dari jaksa penuntut umum.

Atas perbuatan pembakaran hutan dengan sengaja, pihak-pihak tersebut dikenakan Pasal 108 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 10 miliar. (utd)