Polri Enggan Disalahkan Soal Rusuh Singkil

Jakarta, CNN Indonesia -- Polri menyebut terjadinya kerusuhan di Aceh Singkil, Aceh, Selasa (13/10), adalah buntut dari kekurangan personel pengamanan di lokasi kejadian. Meski demikian, kepolisian menyatakan kurangnya pengamanan tidak terjadi karena kegagalan intelijen memperkirakan pergerakan massa.

"Kita sudah memperkirakan akan ada gerakan massa, makanya di setiap tempat juga sudah diberikan pengamanan. Jangan sampai selalu Polri yang disalahkan, tapi ini semua harus sinergi di semua pihak," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Inspektur Jenderal Anton Charliyan di kantornya, Kamis (15/10).

Pilihan Redaksi Singkil Terkendali, Menko Luhut Minta Pengungsi Kembali Menko Luhut Sebut Intelijen Sudah Prediksi Kerusuhan Singkil Menko Luhut Pastikan Penanganan Kerusuhan Singkil Tak Gaduh Kejagung Siap Proses Berkas Tersangka Kerusuhan Singkil Polda Sumut Geledah Kendaraan yang Akan Masuk Aceh Singkil

Anton mengatakan, semestinya publik bisa melihat kerusuhan ini dari akar permasalahannya, mulai dari permasalahan izin bangunan di pemerintah daerah dan proses mediasi antara pihak-pihak yang berseteru. "Mestinya itu yang dipertanyakan, mengapa kerusuhan ini bisa sampai terjadi."

Menurut Anton, Polri saat itu sudah mengerahkan 20 personel untuk mengamankan setiap gereja yang izinnya dipermasalahkan. Namun, sulit untuk memperkirakan ke mana massa akan bergerak pada hari itu lantaran jumlah gereja sendiri mencapai 21 unit bangunan.

"Kami tidak malas-malasan, buktinya satu gereja sudah ada 20 orang. Hanya saja massa berjumlah ratusan," kata Anton.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan juga mengatakan intelijen telah memprediksi kerusuhan tersebut. Namun, 500 orang memang jumlah yang sulit dibendung oleh aparat keamanan.

"Kami sudah tahu dari beberapa hari (sebelum kejadian). Kami sudah meminimalkan keadaan itu. Namun, masih ada hal-hal yang tidak bisa dihindari," kata Luhut.

Luhut mengatakan, kerusuhan yang terjadi di Singkil bukanlah dipicu hal baru. Terkait permasalahan izin mendirikan bangunan atau rumah ibadah sempat mencuat sejak tahun 1979, 2011, 2013, dan kini kembali terkuak ke permukaan.

Kesepakatan sudah pernah diambil oleh pemerintah daerah untuk menanganinya. "Tapi kemudian ada massa yang memaksa melakukan pembakaran seperti kemarin," kata Luhut.

Sejauh ini, sudah lima orang ditetapkan sebagai tersangka kerusuhan yang menewaskan satu orang warga dan melukai empat orang lainnya. Sementara itu, lima orang lainnya kini sudah dinyatakan buron dan sedang dalam pengejaran aparat kepolisian. (Baca: Lima Tersangka Kerusuhan Singkil Buron) (obs)