Luhut Ditunjuk Pimpin Pengendalian Bencana, Bawahi 21 Lembaga
Anggi Kusumadewi, Resty Armenia | CNN Indonesia
Jumat, 23 Okt 2015 16:37 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Jokowi secara khusus menunjuk Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin upaya peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Dalam menjalankan tugas ini, kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Luhut akan bertanggung jawab kepada Presiden. Ia memberi laporan langsung kepada Presiden.
Luhut juga diberi wewenang memimpin sekaligus mengomandoi 21 lembaga –mulai TNI, Polri, kementerian koordinator, kementerian, hingga tingkat pemerintah kabupaten atau pemerintah kota– dalam operasi pengendalian bencana kebakaran tersebut, termasuk kabut asap yang ditimbulkannya.
“Langkah ini diharapkan bisa lebih memudahkan pekerjaan (pengendalian kebakaran hutan),” kata Pram usai rapat penanggulangan bencana kabut asap di Kantor Presiden yang dipimpin Jokowi, Jumat (23/10).
Esok, Luhut akan bertolak ke Kalimantan, salah satu wilayah yang dilanda bencana kabut asap, bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek.
Tanggung jawab ini membuat Luhut batal ikut serta rombongan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Amerika Serikat.
Sebelum ini pun, Luhut selalu memimpin rapat-rapat penanggulangan kebakaran hutan yang digelar Satuan Tugas Pengendalian Nasional Operasi Darurat Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.
Rapat-rapat soal kebakaran hutan dan kabut asap hampir selalu digelar di Kemenkopolhukam. Hanya beberapa kali di awal bencana mulai membesar, rapat berlangsung di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Rapat biasanya dihadiri sejumlah menteri mulai Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Kesehatan Nina Moeloek, juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Andi Eka Sakya, Lembaga penerbangan dan Antariksa Nasional, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, sampai Kapolri Badrodin Haiti.
Dalam rapat-rapat yang dipimpin Luhut, gubernur daeri daerah rawan kebakaran hutan juga kerap diundang. Pada suatu kesempatan, Luhut bahkan marah besar karena salah salah satu gubernur yang ia undang ternyata tak hadir.
Belakangan ketika bencana kabut asap kian membesar, tak tertanggulangi meski bantuan negara-negara sahabat telah didatangkan, rapat makin sering digelar di kantor Luhut. Kemarin, rapat di Kemenkopolhukam bahkan dihadiri Kepala Staf Presiden Teten Masduki, selain juga Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan Anies Baswedan, serta Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir.
Saat ini pun, tepat usai rapat penanggulangan bencana di Kantor Presiden, rapat lanjutan kembali digelar di Kemenkopolhukam di bawah pimpinan Luhut.
Banyak di antara menteri yang mengikuti rapat dengan Luhut memimpin kementerian yang sesungguhnya berada di bawah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Hal ini membuat peran Kemenko PMK dalam penanggulangan bencana sempat disindir oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
Direktur Eksekutif WALHI Abetnego Tarigan berpendapat seharusnya penanganan dampak lanjutan kebakaran hutan, termasuk bencana kabut asap yang ditimbulkannya, menjadi ranah Kemenko PMK Puan Maharani.
Dua dampak kebakaran hutan, yakni kesehatan dan kesejahteraan, menurut Abet, juga masuk tanggung jawab Kemenko PMK.
"Ini sebenarnya lahan (bidang) Menko PMK, tapi tidak pernah terlihat," kata Abet.
Luhut mengatakan itu bukan soal, sebab koordinasinya dengan Puan berjalan baik. “Tak ada masalah, bagus,” ujarnya.
Presiden pun, kata Pram, telah meminta Menko Puan untuk mempersiapkan langkah-langkah penanganan bencana asap terkait pendidikan, kesehatan, sosial. (agk)
Dalam menjalankan tugas ini, kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Luhut akan bertanggung jawab kepada Presiden. Ia memberi laporan langsung kepada Presiden.
Luhut juga diberi wewenang memimpin sekaligus mengomandoi 21 lembaga –mulai TNI, Polri, kementerian koordinator, kementerian, hingga tingkat pemerintah kabupaten atau pemerintah kota– dalam operasi pengendalian bencana kebakaran tersebut, termasuk kabut asap yang ditimbulkannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tanggung jawab ini membuat Luhut batal ikut serta rombongan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Amerika Serikat.
Rapat-rapat soal kebakaran hutan dan kabut asap hampir selalu digelar di Kemenkopolhukam. Hanya beberapa kali di awal bencana mulai membesar, rapat berlangsung di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dalam rapat-rapat yang dipimpin Luhut, gubernur daeri daerah rawan kebakaran hutan juga kerap diundang. Pada suatu kesempatan, Luhut bahkan marah besar karena salah salah satu gubernur yang ia undang ternyata tak hadir.
Saat ini pun, tepat usai rapat penanggulangan bencana di Kantor Presiden, rapat lanjutan kembali digelar di Kemenkopolhukam di bawah pimpinan Luhut.
Banyak di antara menteri yang mengikuti rapat dengan Luhut memimpin kementerian yang sesungguhnya berada di bawah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Hal ini membuat peran Kemenko PMK dalam penanggulangan bencana sempat disindir oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
Dua dampak kebakaran hutan, yakni kesehatan dan kesejahteraan, menurut Abet, juga masuk tanggung jawab Kemenko PMK.
"Ini sebenarnya lahan (bidang) Menko PMK, tapi tidak pernah terlihat," kata Abet.
Luhut mengatakan itu bukan soal, sebab koordinasinya dengan Puan berjalan baik. “Tak ada masalah, bagus,” ujarnya.
Presiden pun, kata Pram, telah meminta Menko Puan untuk mempersiapkan langkah-langkah penanganan bencana asap terkait pendidikan, kesehatan, sosial. (agk)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK