Pemerintah Tak Masalah Tutupi Korporasi Pembakar Hutan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia, Gandjar Laksmana, berpendapat sikap pemerintah yang merahasikan korporasi yang diduga kuat membakar hutan dan lahan tidak masalah. Menurut Gandjar sah-sah saja pemerintah tak mengungkap identitas kalangan perusahaan ke publik.

“Tidak masalah. Banyak kejahatan yang memang tidak perlu diungkap dulu ke publik mengenai dugaan pelakunya,” kata Gandjar kepada CNN Indonesia, Jumat (30/10).

Gandjar mengatakan bisa saja sikap pemerintah tersebut sebagai suatu cara tersendiri dalam mengusut kasus pembakaran hutan dan lahan yang kini menjadi sorotan masyarakat luas. “Nama pelaku belum disebut kaitannya bisa saja dengan strategi,” ujarnya.

Pilihan Redaksi Kejaksaan Terima 46 Berkas Kasus Kebakaran Hutan dari Polisi Pemerintah Minta Diberi Kesempatan Atasi Kebakaran Hutan Jokowi 'Numpang' di Kantor Bupati OKI Sumsel Sampai Sabtu Pemerintah Siap Beri Penjelasan pada Pansus Asap Luhut Minta Pansus Asap Tak Berpolemik

Gandjar juga dapat memaklumi bahwa pihak pemerintah yang tidak mengungkap kalangan korporasi pembakar hutan dan lahan adalah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, bukan Polri. “Karena kasus pembakaran hutan dan lahan ini masalah besar dan nasional jadi perlu Menkopolhukam yang bicara,” kata dia.

Sebelumnya Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan menolak menyebutkan pihak korporasi yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Menurut Luhut pengungkapan nama perusahaan bakal berdampak tidak baik bagi ketenagakerjaan karena bisa terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK.

Gandjar membenarkan langkah Luhut tersebut karena kalau saat ini sudah dibuka nama-nama perusahaan yang diduga melakukan pembakaran maka malah akan bisa menyulitkan pemerintah ke depannya untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

“Kalau dibuka pihak perusahaan bisa mengambil langkah-langkah yang malah merugikan pemerintah dan menguntungkan pihak pembakar hutan atau lahan,” tutur Gandjar.

Menurut dia yang lebih penting yaitu pemerintah memproses hukum kasus-kasus pembakaran hutan dan lahan hingga tuntas agar ke depannya tidak terjadi lagi pembakaran yang menyebabkan bencana asap berkepanjangan seperti saat ini.  (Baca: Menteri Siti Janji Pembakar Hutan Pasti Dihukum)

Institut Hijau Indonesia, sebuah lembaga yang fokus pada bidang sosio-ekologis, sebelumnya mendesak pemerintah membeberkan nama seluruh perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas kesengajaan membakar hutan dan lahan.  (Baca: Pemerintah Didesak Beberkan Nama Perusahaan Pembakar Hutan)

Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad menyebut, pemerintah juga harus berani membongkar siapa saja orang berpengaruh yang kemungkinan ikut menikmati uang dari perusahaan yang terlibat membakar hutan. (obs)