Politisi PPP Sebut DPR Minta Duit Rp12 Miliar ke Suryadharma
Aghnia Adzkia | CNN Indonesia
Jumat, 06 Nov 2015 14:23 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Eks Anggota Komisi VIII DPR sekaligus politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hasrul Azwar menyebutkan, ada permintaan duit pemulus pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dari pimpinannya, Abdul Kadir Karding, kepada bekas Menteri Agama Suryadharma Ali.
Namun Hasrul membantah dirinya terlibat dalam pemintaan fulus pelicin itu. Ia mengaku mendengar kabar tersebut dari Sekjen DPR.
"Pimpinan (Komisi VIII) minta uang Rp12 miliar ke Pak Surya untuk pengesahan BPIH. Pak Surya tidak mau," kata Hasrul saat bersaksi untuk Suryadharma di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (6/11).
Lantaran Suryadharma enggan memenuhi permintaan itu, pembahasan BPIH saat rapat kerja Kementerian Agama dengan DPR pun berlarut-larut. Dalam rapat tersebut, Hasrul mengaku, panitia kerja DPR mengkritisi teknis penyewaan perumahan atau pemondokan, makan, katering, jarak, pengangkutan, dan waktu pembayaran.
Dalam UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, BPIH harus segera disetujui pemerintah dan DPR selaku wakil rakyat. Hasrul yang merupakan anggota tim panita kerja mengatakan, keputusan BPIH pada tahun 2010 pun terlambat melebihi batas normal selama 1,5 bulan.
Keputusan jumlah nominal BPIH berpengaruh pada total duit yang harus dibayar oleh para calon jamaah haji. Duit itu digunakan untuk mengurus akomodasi selama di Arab.
"Itulah peristiwa deadlocknya pembahasan itu. Menurut pimpinan Komisi VIII, Surya tak punya itikad baik menyelesaikan BPIH," ujarnya.
Mendengar jalan buntu pembahasan BPIH, eks pimpinan DPR RI Marzuki Alie melakukan islah antara Komisi VIII dengan Suryadharma di ruang rapatnya.
"Sekalipun sudah terlambat penentuan BPIH dan seterusnya, hubungan Suryadharma dengan Komisi VIII tidak harmonis," katanya.
Dalam islah, Hasrul mengaku tak ada duit pelicin yang dipenuhi Suryadharma untuk Kadir.
Terkait dugaan korupsi dana haji, anggota DPR diduga menerima duit fee untuk penyewaan rumah atau pemondokan di Madinah senilai SAR30 per jamaah dan SAR 20 per jamaah di Jeddah. Hasrul disebut menerima duit sebanyak SAR3 juta atau sekitar Rp10,5 miliar untuk pemondokan tahun 2012.
KPK juga menemukan penggelembungan harga untuk pemondokan di Madinah sejumlah SAR14 juta atau sekitar Rp 50 miliar dan pengadaan Hotel Transito di Jeddah sebanyak SAR1,4 juta atau sekitar Rp5 miliar. (rdk)
Namun Hasrul membantah dirinya terlibat dalam pemintaan fulus pelicin itu. Ia mengaku mendengar kabar tersebut dari Sekjen DPR.
"Pimpinan (Komisi VIII) minta uang Rp12 miliar ke Pak Surya untuk pengesahan BPIH. Pak Surya tidak mau," kata Hasrul saat bersaksi untuk Suryadharma di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (6/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itulah peristiwa deadlocknya pembahasan itu. Menurut pimpinan Komisi VIII, Surya tak punya itikad baik menyelesaikan BPIH," ujarnya.
Mendengar jalan buntu pembahasan BPIH, eks pimpinan DPR RI Marzuki Alie melakukan islah antara Komisi VIII dengan Suryadharma di ruang rapatnya.
"Sekalipun sudah terlambat penentuan BPIH dan seterusnya, hubungan Suryadharma dengan Komisi VIII tidak harmonis," katanya.
Dalam islah, Hasrul mengaku tak ada duit pelicin yang dipenuhi Suryadharma untuk Kadir.
Terkait dugaan korupsi dana haji, anggota DPR diduga menerima duit fee untuk penyewaan rumah atau pemondokan di Madinah senilai SAR30 per jamaah dan SAR 20 per jamaah di Jeddah. Hasrul disebut menerima duit sebanyak SAR3 juta atau sekitar Rp10,5 miliar untuk pemondokan tahun 2012.
KPK juga menemukan penggelembungan harga untuk pemondokan di Madinah sejumlah SAR14 juta atau sekitar Rp 50 miliar dan pengadaan Hotel Transito di Jeddah sebanyak SAR1,4 juta atau sekitar Rp5 miliar. (rdk)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK