Ingin Jadi Provinsi, Madura Diingatkan soal Kemandirian
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Kamis, 12 Nov 2015 16:47 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan agar jangan sampai pemerataan pembangunan tidak terjadi apabila keinginan Madura menjadi provinsi kelak terwujud.
"Jangan sampai asal bentuk daerah, tapi tidak bisa mempercepat kesejahteraan dan pembangunan," kata Tjahjo di Gedung Eco Park, Ancol, Jakarta, Kamis (12/11).
Hal ini disampaikannya karena ada daerah yang dimekarkan malah tidak mempercepat pemerataan pembangunan. Alih-alih bisa menghidupi dirinya sendiri, daerah pemekaran tersebut malah masih terus mengharapkan kucuran anggaran dari pusat.
Dia juga tak mempermasalahkan apabila Madura benar-benar akan memisahkan diri dan menjadi provinsi sendiri. Sebab, pemekaran diri merupakan hak konstitusional setiap daerah. Namun, dia mengingatkan itu tidak dapat dilakukan sendiri.
Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengatakan, rencana tersebut harus dibahas dan disepakati terlebih dahulu melalui Gubernur Jawa Timur, DPRD, pemerintah dan DPR RI.
"Usulan belum masuk. Kami menunggu rekomendasi dari Jatim, tim DPR RI dan Otda," katanya.
Saat ini Pulau Madura masih jadi bagian dari Provinsi Jawa Timur. Di Pulau ini terdapat empat kabupaten yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Padahal salah satu syarat untuk jadi provinsi sendiri minimal harus memiliki lima kabupaten/kota.
Wacana pembentukan provinsi baru ini muncul setelah terbentuknya Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura. Panitia ini dibentuk oleh sejumlah elemen masyarakat di pulau tersebut.
Mereka mendeklarasikan pembentukan Provinsi Madura pada Selasa lalu. P4M menilai Madura selama ini dianaktirikan dalam hal pembangunan di Jawa Timur.
Dengan menjadi provinsi sendiri, rakyat Madura bisa menentukan sendiri pembangunan di daerahnya. Selain itu, mereka juga mengklaim punya potensi alam yang bisa jadi modal kuat untuk jadi daerah otonom. (sur)
"Jangan sampai asal bentuk daerah, tapi tidak bisa mempercepat kesejahteraan dan pembangunan," kata Tjahjo di Gedung Eco Park, Ancol, Jakarta, Kamis (12/11).
Hal ini disampaikannya karena ada daerah yang dimekarkan malah tidak mempercepat pemerataan pembangunan. Alih-alih bisa menghidupi dirinya sendiri, daerah pemekaran tersebut malah masih terus mengharapkan kucuran anggaran dari pusat.
Dia juga tak mempermasalahkan apabila Madura benar-benar akan memisahkan diri dan menjadi provinsi sendiri. Sebab, pemekaran diri merupakan hak konstitusional setiap daerah. Namun, dia mengingatkan itu tidak dapat dilakukan sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Usulan belum masuk. Kami menunggu rekomendasi dari Jatim, tim DPR RI dan Otda," katanya.
Wacana pembentukan provinsi baru ini muncul setelah terbentuknya Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura. Panitia ini dibentuk oleh sejumlah elemen masyarakat di pulau tersebut.
Mereka mendeklarasikan pembentukan Provinsi Madura pada Selasa lalu. P4M menilai Madura selama ini dianaktirikan dalam hal pembangunan di Jawa Timur.
Dengan menjadi provinsi sendiri, rakyat Madura bisa menentukan sendiri pembangunan di daerahnya. Selain itu, mereka juga mengklaim punya potensi alam yang bisa jadi modal kuat untuk jadi daerah otonom. (sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK