Tindak Pidana Bermunculan Jelang Pilkada Serentak 2015

Jakarta, CNN Indonesia -- Sebulan jelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015, pelanggaran-pelanggaran terkait pesta demokrasi itu mulai bermunculan di berbagai wilayah di Indonesia.

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, Kamis (13/11), mengatakan pelanggaran-pelanggaran bermunculan seiringan dengan kegiatan politik yang mulai meningkat.

Lihat juga: Kapolda Banten Sebut Banyak Titik Rawan Pilkada

"Kegiatan meningkat karena mulai debat kandidat. Nah banyak juga dugaan-dugaan pelanggaran, apakah kode etik, apakah pelanggaran lain yang sedang berlangsung, merasa dicurangi dengan yang lain," ujarnya di Markas Besar Polri, Jakarta.

Setiap pelanggaran terkait Pilkada akan diproses terlebih dahulu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk ditentukan apakah memenuhi unsur pidana atau tidak. Jika dianggap tindak pidana, maka akan dibawa ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu untuk diproses penyidik Polri dan Kejaksaan Agung.

Sejauh ini, kata Badrodin, tindak pidana yang masuk ke Sentra Gakumdu sudah mencapai angka 12 kasus. Sementara secara keseluruhan, Polri mencatat telah terjadi 689 kasus pelanggaran terkait Pilkada, mulai dari penganiayaan penyelengara, pasangan calon, terhadap pendukung, penghasutan, perusakan kantor, dan alat peraga sejak 27 Agustus lalu.

Lihat juga: DPT Berpotensi Jadi Sumber Konflik di Pilkada 2015

Walau demikian, menurutnya, belum ada konflik-konflik berarti yang terdeteksi di wilayah Pilkada. Polri pun, kata dia, sudah melakukan persiapan-persiapan khusus mengantisipasi kemungkinan terburuk.

"Kami sudah siap, semua sudah kami cek, mulai persiapan personel, perencanaannya, pengamanan setiap tahapannya itu sudah kami cek," kata Badrodin. Sejauh ini, kata dia, tidak ada peningkatan dalam kekuatan pengamanan.

Tak terlepas juga untuk Poso, Sulawesi Tengah. Badrodin mengatakan wilayah yang kini diduga sebagai markas teroris Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso itu sudah siap mejalankan Pilkada.

Lihat juga: Mendagri Tunggu Rekomendasi Pembentukan Provinsi Madura

"Pengamanan sudah cukup, dengan opearasi kemarin dan yang sedang berlangsung sampai nanti Pilkada. Tentu ini menjadi satu tekanan untuk kelompok mereka sehingga tidak bisa bergerak secara bebas," ujarnya. (pit)