Pemerintah Dituntut Perketat Pengamanan Seluruh Objek Vital

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi I DPR yang membidangi luar negeri, pertahanan, dan intelijen meminta pemerintah Indonesia memperketat pengamanan seluruh objek vital, tidak hanya kantor-kantor kedutaan besar negara sahabat.

“Pemerintah harus meningkatkan kewaspadaan yang lebih. Selama ini saya perhatikan pemerintah masih kurang dalam memberi pengamanan terkait ancaman terorisme global,” kata anggota Komisi I DPR RI Effendi MS Simbolon kepada CNN Indonesia, Sabtu (14/11), terkait serangan teroris di Paris, Perancis.

Menurut Effendi, pengamanan di Perancis yang selama ini dikenal ketat bisa kecolongan dengan serangan mematikan kelompok teroris. “Apalagi Indonesia yang pengamanannya masih bayak yang kurang,” kata dia. (Baca: Pasca Teror Paris, Kedubes Perancis di Jakarta Dijaga Ketat)

Objek vital yang dimaksud, ujar Effendi, sangat banyak dari mulai kilang minyak, pipa-pipa gas, hingga bandara-bandara dan stasiun. “Semua yang bersifat strategis dan berdampak luas pada masyarakat,” tuturnya. (Baca: Paris Diserang, Polri Perketat Pengamanan Kantor Kedutaan)

Pilihan Redaksi Mahasiswi Desain Asal Amerika Jadi Korban Tewas Teror Paris Paspor Suriah yang Ditemukan di Lokasi Teror Milik Pengungsi Warga Indonesia di Jerman Diminta Tingkatkan Kewaspadaan Paris Diserang, Inggris Siap Hadapi Kemungkinan Teror Susulan ISIS Sebut Perancis Target Utama Serangan

Effendi menyatakan pencegahan dan penanganan terorisme tidak hanya dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri seperti yang selama ini sering terlihat. Namun juga oleh Tentara Nasional Indonesia.

Dia meminta peran TNI dalam penanggulangan terorisme ditingkatkan karena dalam UU TNI tahun 2004 Pasal 7 menyebutkan bahwa tugas pokok TNI selain berperang juga menanggulangi terorisme dan melakukan pengamanan objek-objek vital. “Di TNI ada satuan yang khusus mengurusi terorisme seperti Gultor, Denjaka, dan Taipur,” ujarnya.

Effendi mengingatkan beredarnya ancaman dari Kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang akan menghancurkan Candi Borobudur tidak bisa disepelekan. Apalagi Indonesia sudah beberapa kali menjadi sasaran serangan terorisme yang menewaskan ratusan orang. “Indonesia punya banyak pengalaman diserang kelompok teroris,” ucapnya.

Selain TNI, tambah politikus PDI Perjuangan itu, Badan Intelijen Negara juga harus meningkatkan kewaspadaan. “BIN selama ini memang kurang maksimal karena kekurangan tenaga sampai kurangnya anggaran,” kata dia.

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui bahwa diperlukan intelijen yang baik agar serangan teroris tidak terjadi kembali.

JK berharap ke depan ada antisipasi yang baik dalam menghadapi radikalisme dan terorisme.
“Radikalisme jangan terjadi dan juga bagaimana dengan keamanan yang baik. Intel yang baik," kata JK menanggapi serangan brutal teroris di Perancis. (obs)