Jokowi Ajukan Dua Nama Pengganti Calon Komisioner KY ke DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo telah mengajukan nama baru dua calon komisioner Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui surat yang disampaikan hari ini, Senin (16/11).

Dalam siaran persnya, Ari menyebutkan pengajuan ini merupakan usulan pengganti setelah DPR sebelumnya tidak menyetujui dua dari tujuh orang calon anggota KY untuk masa jabatan tahun 2015 hingga 2020 yang diusulkan oleh Presiden pada 8 September 2015.

Lihat juga: Komisi Hukum DPR Tolak Dua Calon Komisioner KY

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, anggota KY diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Dalam hal ini, Presiden sebelumnya telah mengusulkan tujuh nama calon komisioner KY, yakni Joko Sasmito, Wiwiek Awiati, Maradaman Harahap, Harjono, Farid Wajdi, Sukma Violetta, dan Sumartoyo.

Pada 20 Oktober 2015, DPR menyampaikan persetujuan terhadap lima dari tujuh nama yang diajukan Presiden. Kelima nama itu yaitu Joko Sasmito, Maradaman Harahap, Farid Wajdi, Sukma Violetta, dan Sumartoyo.

Lihat juga: Presiden Umumkan Tujuh Nama Calon Komisioner KY

Calon pengganti yang diusulkan oleh Presiden kepada DPR, ujar Ari, merupakan dua orang yang dipilih oleh Panitia Seleksi dari calon yang telah lolos sampai tahap akhir berdasarkan nilai yang telah dimiliki masing-masing calon dari berbagai tes yang dilakukan sebelumnya, yakni seleksi kualitas, kepribadian, kesehatan, hasil investigasi, dan wawancara akhir.

"Pansel sendiri memilih calon pengganti setelah ada permintaan dari Presiden. Pansel mendasarkan pilihannya pada parameter kompetensi, integritas, kepemimpinan, dan independensi," ujar Ari.

Dua calon pengganti tersebut adalah Aidul Fitriciada Azhari dan Jaja Ahmad Jayus. Kedua nama ini disampaikan oleh Pansel kepada Presiden pada Jumat pekan lalu.

"Sesuai aturan, Presiden mengajukan nama-nama tersebut kepada DPR paling lambat 15 hari sejak Presiden menerima nama calon dari Pansel," kata Ari. (utd)