Setya Novanto Akhirnya Buka Mulut Soal Transkrip Freeport

Christie Stefani | CNN Indonesia
Kamis, 19 Nov 2015 00:11 WIB
“Kalau itu saya melihat ada beberapa yang enggak utuh dari awal sampai akhir. Nanti pada saatnya saya sampaikan keutuhannya,” kata Setya Novanto.
Ketua DPR Setya Novanto (kanan) menyapa wartawan saat rapat paripurna kesembilan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016 diskors di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 30 Oktober 2015. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto akhirnya buka mulut terkait tudingan campur tangannya dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Ia menilai transkrip yang beredar tidak utuh dan mengaku akan memberikan keterangan lebih lanjut.

“Menurut saya sih‎ pertemuannya dia (Freeport) datang ke kantor. Dan dia datang ke kantor itu ada dua jam, dua jam itu menjelaskan program-programnya mengenai masalah Freeport, menyangkut masalah divestasi, smelter, menyangkut masalah perpanjangan,” ujar Setya di kediamannya, Jakarta, Rabu (18/11).

Ia menjelaskan, Freeport meminta pembangunan smelter kalau bisa tidak di Papua, tetapi dibangun di Gresik. Setya menyatakan Freeport menilai di Gresik sudah siap segala sesuatu infrastrukturnya.
Sementara, jika di Papua menurut Freeport masih belum bisa dilakukan karena infrastrukturnya belum siap. Freeport, kata Setya, juga mengharapkan mendapat jaminan kelanjutan operasi PT Freeport Indonesia sampai tahun 2041. Jika tidak diperpanjang maka ada abitrase internasional terhadap Indonesia di bulan Juli 2016.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Saya juga ternyata ditranskrip. Saya terus terang kepikiran masalah itu ya. Dari mana ya? Nah, tentu saya dengan penuh tanggung jawab, saya menyatakan bahwa saya tidak disebut mencatut begitu, saya enggak bisa mencatut karena Presiden dan Wakil Presiden itu logo negara yang harus dijaga,” katanya.

Setya mengaku, ia memastikan jika masalah ini sudah pernah bicarakan dengan Presiden. Menurutnya, Presiden secara tegas menyatakan apapun yang dilakukan terkait Freeport harus sesuai dengan undang-undang dan sesuai kepentingan bangsa Indonesia khususnya masyarakat Papua.

Sementara itu, terkait beredarnya transkrip percakapan tersebut, ia menilai ada beberapa bagian yang tidak utuh. Namun, ia tak menampik kebenaran dari transkrip tersebut meski dinilai tidak utuh.

“Kalau itu saya melihat ada beberapa yang enggak utuh dari awal sampai akhir. Nanti pada saatnya akan saya sampaikan keutuhannya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Said Didu mengatakan, Kementerian ESDM sengaja menerapkan strategi menyerahkan barang bukti berupa rekaman suara ‎tak bersamaan dengan transkripsi yang diserahkan Menteri ESDM Sudirman Said.

"Ya jadi semua hal itu ada strateginya," ujar Said Didu di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (18/11).

Dia berharap setelah rekaman ini diserahkan, kejadian pencatutan-pencatutan nama tak lagi terjadi di sektor-sektor yang berkaitan dengan Kementerian ESDM.

"Bukan (pencatutan) presiden. Tapi banyak yang suka menjanjikan bisa membantu proyek-proyek," katanya.

Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut strategi apa yang dimaksud atau apa yang menjadi target Kementerian ESDM setelah menyerahkan rekaman suara ke Mahkamah Kehormatan Dewan. (gir/gir)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER