KPK Periksa Wakil Ketua DPRD Sumut soal Suap Gatot

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPRD Sumatra Utara Kamaludin Harahap memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus duit pelicin pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut dan penolakan hak interpelasi.

Tanpa sepatah kata pun, Kamaludin yang datang pada pukul 09.40 WIB itu langsung memasuki Gedung KPK dengan didampingi kuasa hukumnya.

Lihat juga: Politikus PPP Bantah Terima Suap Interpelasi Gatot Pujo

Kamaludin bersama empat anggota DPRD Sumut lainnya, yakni eks Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun, dua Wakil Ketua DPRD Sumut Sigit Purnomo Asri dan Chaidir Ritonga, serta anggota DPRD setempat yang kini menjadi Ketua DPRD, Ajib Shah, diduga menerima sejumlah uang dari Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pudjo Nugroho.

Uang pelicin tersebut digunakan untuk melobi anggota parlemen agar mengesahkan APBD dan penolakan hak interpelasi.

Lihat juga: Politikus Demokrat Diberondong 24 Pertanyaan Soal Suap Gatot

Usai menjalani pemeriksaan di KPK Kamis pekan lalu, politikus Partai Persatuan Pembangunan dan mantan anggota DPRD Sumut, Fadly Nurzal, membenarkan uang tersebut diduga digunakan untuk melancarkan APBD dan menolak interpelasi.

"Interpelasi yang pertama soal anggaran, yang kedua bantuan sosial," ujar Fadly.

Para anggota DPR Sumatra Utara tersebut dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto 64 ayat 1jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara Gatot disangka Pasal 5 ayat 1 atau 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto 64 jo 55 ayat 1 KUHP. (utd)