Ahok: Justru Lulung yang Bermasalah di Kasus UPS

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali berseteru dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung. Basuki mempermasalahkan tudingan Lulung yang mengatakan bahwa dia pantas menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptable Power Supply (UPS) atau alat catu daya listrik anggaran 2014.

Ahok, sapaan Basuki, mengatakan justru Lulung yang bermasalah dalam kasus tersebut karena anggaran UPS tersebut jelas-jelas merupakan anggaran siluman.

"Itu telak merupakan anggaran siluman karena tidak ada di KUA-PPAS tapi bisa muncul (di APBD-P 2014)," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/11).

Pilihan Redaksi Ahok: Jika Saya Ada Hubungan dengan UPS Pasti Dipanggil Lulung Yakin Ahok Bakal Jadi Tersangka Kasus UPS Politikus Demokrat Sebut Pengajuan Pengadaan UPS dari Hanura Anggota DPRD DKI Sangkal Dirinya Terlibat Perkara UPS Bareskrim Periksa Dua Tersangka Perkara UPS Jakarta

Ahok pun merasa bahwa dirinya sudah menyampaikan semua yang dia tahu kepada penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri saat dirinya diperiksa beberapa waktu lalu. Maka dari itu ia heran dengan tuduhan yang dilayangkan.

Apalagi, Ahok merasa dia sebagai orang yang melaporkan kasus UPS ke polisi sehingga tidak mungkin dijadikan tersangka. Ahok pun lantas menyindir Lulung yang selalu menuduhnya terlibat dalam kasus UPS.

"Untung saja Lulung bukan Kabareskrim, jika dia Kabareskrim bisa-bisa saya dikriminalisasi," kata Ahok

Sebelumnya setelah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Lulung tampak puas dengan pertanyaan penyidik.

Lulung yakin bahwa Ahok akan dijadikan sebagai tersangka kasus proyek pengadaan UPS di beberapa sekolah di Jakarta.

"Pak Gubernur sudah dapat diduga menjadi tersangka dalam kasus UPS," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan itu di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (25/11).

Lulung mengaku diperiksa penyidik selama setengah jam. Ada enam pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Salah satunya terkait lelang UPS yang dilakukan pemerintah daerah.

"Hari ini semakin terang benderang karena pertanyaannya itu sangat substansi yang menyatakan apakah boleh UPS itu dilelang oleh pemerintah daerah," katanya.

(obs)