Warga Muara Angke Tolak Reklamasi Pulau G

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia M. Taher menyatakan seluruh warga Muara Angke dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat menolak adanya reklamasi Pulau G di kawasan Teluk Jakarta. Reklamasi tersebut dianggap akan memperburuk kehidupan masyarakat lokal dan merusak alam.

"Klaim bahwa 80 persen masyarakat menerima adalah kebohongan yang nyata. Proyek reklamasi tersebut hanya akan berujung kepada penurunan derajat kualitas hidup nelayan dan masyarakat pesisir," ujar Taher di Lapangan Bola Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu (2/12).

Lihat juga: Ahok Persilakan Demo Tolak Reklamasi di Muara Angke

Taher mengatakan reklamasi sangat jelas akan mempercepat kerusakan lingkungan dan menambah perubahan iklim. Reklamasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berbanding terbalik dengan upaya Indonesia dan dunia untuk memperjuangkan perbaikan terhadap alam.

Lebih lanjut, Teher menuturkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seolah mengorbankan masyarakat pesisir untuk kepentingan pihak tertentu dan mengesampingkan izin, serta kondisi masyarakat.

"Ahok bergeming dan justru mempercepat izin reklamasi tanpa diketahui ada izin lingkungan wajib untuk setiap kegiatan yang akan berdampak kepada masyarakat dan lingkungan hidup," ujar Taher.

Selain itu, Taher menyampaikan Presiden Joko Widodo alias Jokowi seharusnya juga menaruh perhatian terhadap proyek reklamasi tersebut. Ia meminta Jokowi untuk melakukan moratorium dan audit lingkungan terhadap program reklamasi yang tersebar di lebih dari 10 kota di pesisir Indonesia.

Lihat juga: Soal Reklamasi Pantai Jakarta, Lulung: Urusan Sama 'Gajah'

"Karena tidak mungkin ada program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dapat berhasil, jika pemerintah tutup mata dengan penghancuran ekosistem pesisir seperti yang tengah terjadi dengan reklamasi Jakarta," ujar Taher.

Sementara itu, Taher juga menekankan reklamasi di teluk Jakarta sejatinya tidak dibutuhkan oleh masyarakat lokal, khususnya nelayan. Ia menilai, jika reklamasi tersebut jadi terlaksana, masyarakan lokal hanya akan menjadi penonton pembangunan dan kemudian terpinggirkan dari pembangunan tersebut.

"Reklamasi itu tidak berkelanjutan dan patriarki. Terutama bagi perempuan nelayan dan perempuan pesisir yang meskipun berperan sangat signifikan, namun tidak diakui oleh negara," ujar Taher.

Berdasarkan pantauan CNN Indonesia, seratusan masyarakat terdampak reklamasi dan beberapa LSM mulai memadati lapangan sepakbola yang berada di kawasan Muara Angke, Jakarta Barat. Mereka akan menyuarakan deklarasi di dua lokasi yaitu lapangan sepakbola Muara Angke dan komplek apartemen Green Bay, Pluit, Jakarta Utara.

Lihat juga: Menteri Susi Hanya Izinkan Reklamasi untuk Kepentingan Publik

Rencananya mereka akan mendeklarasikan diri untuk menolak reklamasi di Teluk Jakarta. Selain itu, dalam deklarasi tersebut warga dan LSM meminta instansi terkait untuk mengentikan proyek reklamasi karena dianggap telah merampas laut dan menggusur rakyat. (utd)