Jokowi Minta Kades Gunakan Dana Desa untuk Sektor Padat Karya

Resty Armenia | CNN Indonesia
Sabtu, 26 Des 2015 20:07 WIB
Presiden Jokowi berpandangan, semakin banyak orang yang bekerja dalam menggunakan dana desa maka akan semakin baik.
Menteri Desa Marwan Jafar di NTB. (ANTARA FOTO/Dodi/Humas Kemendes PDTT)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo meminta para kepala dan perangkat desa agar menggunakan dana desa untuk sektor padat karya yang menyangkut orang banyak. 

Jokowi bercerita, sebelumnya ia mengecek di kabupaten-kabupaten. Di sana ia mendapati bahwa dana desa digunakan untuk membiayai program padat karya sebanyak tujuh orang. Ia mengaku menyayangkan hal itu.

"Bukan begitu, semakin banyak yang menggunakan, maka semakin baik. Penggunaan lebih baik pada musim paceklik. Pengaturannya harus seperti itu, sehingga semua orang menikmati dana itu. Kalau sudah tersebar, setiap minggu, misalnya, arahkan pada yang terima uang untuk beli beras. Ekonomi akan bergerak," ujar Jokowi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal itu disampaikannya di hadapan 1.500 orang kepala dan perangkat daerah aktif di seluruh Indonesia dalam acara Silaturahmi dengan Para Kepala Desa Seluruh Indonesia di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (26/12).

Jokowi berpandangan, semakin banyak orang yang bekerja dalam menggunakan dana desa, maka akan semakin baik. "Tahun ini masih belum. Malah ada yang kerja bakti, swadaya. Semakin banyak yang kerja, semakin banyak uang itu tersebar dan terdistribusi," katanya.
Selanjutnya, sang kepala negara meminta agar dana desa juga diarahkan ke sektor-sektor yang dapat meningkatkan produktivitas desa, misalnya membangun dan memperbaiki irigasi desa dan jalan desa.

Hal itu, ucapnya, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar. Menurutnya, SK tersebut bisa menjadi pedoman agar pembangunan infrastruktur yang swakelola menjadi prioritas.

"Yang dulu jalan jelek, diperbaiki. Meski hanya pengerasan, sehingga truk bisa masuk. Ini yang kita cari. Semua kegiatan yang menyebabkan uang itu menjadi produktif. Ini yang kita harapkan ke sana. Tahun kedua harus tepat sasaran, harus tepat guna. Jangan sampai luput dari sasaran," ujarnya.

Partisipasi Warga Diperlukan 

Jokowi menekankan bahwa partisipasi warga diperlukan dalam proses perencanaan penggunaan dana desa yang baik.

"Tadi disampaikan gubernur bahwa penggunaan dana desa harus dengan perencanaan baik, penggunaan baik, monitoring evaluasi baik. Yang baik ini bagaimana? Ajak warga rembug, sehingga jelas ini mau ke mana," katanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berpendapat, para kepala dan perangkat desa harus berhati-hati, mengingat ancaman ketertinggalan desanya jika tidak produktif dan gagal berkompetisi di tengah persaingan antarnegara yang semakin ketat.

"Negara yang efisien, daerah yang efisien, desa yang efisien itulah yang hidup. Yang tidak bisa, ditinggal oleh waktu. Tanggungjawab berada pada bapak dan ibu sekalian," ujarnya.
Jokowi juga mengingatkan agar dalam menggunakan dana desa tetap melihat potensi dan kenyataan yang ada di desa serta tidak memaksakan.

"Kalau desa itu sangat baik ditanami ketela pohon, harus dilihat pasarnya mana. Jangan produksi melimpah, pasar tidak ada. Contoh, ada kabupaten semangat menanam pepaya, pas panen bagus-bagus, tapi semua petani tanam pepaya, yang beli siapa? Pasar di mana? Siapkan dulu pasarnya di mana, baru tanam," katanya.

Jokowi menyarankan agar para kepala dan perangkat desa melibatkan dan mengajak jejaring kerja sama lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pelaku pemberdayaan desa, sehingga bisa merintis desa yang mandiri dan berdikari dalam sektor pangan, energi, dan lain sebagainya.

"Saya lihat desa kita ini punya banyak potensi, tapi banyak juga yang belum-belum sudah pesimistis karena tidak digali potensi apa. Bisa saja bukan pertanian, bisa saja industri tekstil, entah terakota, lain sebagainya," ujarnya.

Terakhir, Jokowi meminta agar para kepala dan perangkat desa untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria dan tata ruang desa, karena permasalahan ini cukup pelik.

(bag)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER