KY Belum Temukan Indikasi Janggal Putusan PN Palembang

Jakarta, CNN Indonesia -- Putusan Hakim Ketua Pengadilan Negeri (PN) Palembang Parlas Nababan menuai kontroversi dari masyarakat. Di media sosial, netizen kerap mempertanyakan putusan tersebut karena dinilai janggal.

Parlas dikritik karena menolak gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada PT Bumi Mekar Hijau (BMH) sebesar Rp7,9 triliun terkait kebakaran hutan di Sumatra Selatan.

Meskipun perkara ini telah memancing perhatian dan desakan publik, Komisioner Komisi Yudisial (KY) Maradaman Harahap mengatakan pihaknya belum melakukan investigasi terhadap Parlas dan dua hakim lainnya menangani gugatan itu.

"Ya janggal menurut kami, menurut dia (hakim) belum tentu," kata Maradaman saat ditemui di kantor KY, Jakarta, Rabu (6/12). Ia pun mengatakan investigasi akan dilakukan bila ada laporan resmi.

Pilihan Redaksi Pemerintah Gugat Tiga Perusahaan Pembakar Hutan di Sumsel Pemerintah Minta Hakim Kabulkan Gugatan PT BMH Rp 7,8 T Kementerian LHK Dikritik Soal Gugatan Anak Usaha Sinar Mas Tolak Gugatan soal BMH, Situs Pengadilan Palembang Diretas

Komisioner KY Joko Sasmito mengatakan, sampai saat ini biro KY di Sumatra Selatan telah melakukan pemantauan, tetapi investigasi belum dapat dilakukan.

Ia pun mengatakan pihaknya belum mendapatkan laporan bahwa memang ada indikasi pelanggaran oleh Parlas. "Kalau ada indikasi ke sana, pasti kami akan langsung turun untuk memprosesnya," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sidang yang dipimpin oleh Parlas Nababan sebagai hakim ketua dengan Eliawati dan Saiman sebagai hakim anggota sebelumnya menolak seluruh dalil gugatan KLHK.

Dalam pertimbangan putusannya, Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa benar telah terjadi kebakaran hutan di lahan milik BMH, tapi tidak menimbulkan kerugian ekologi atau kerusakan lingkungan.

Menurut majelis hakim, tidak ada kausalitas antara kebakaran hutan dan pembukaan lahan sehingga kesengajaan melakukan pembakaran tidak terbukti. Majelis juga menjatuhkan hukuman kepada KLHK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10 juta. (rdk)