Persoalan Gafatar, kata Moeldoko, mestinya bisa dikenali dari awal sehingga tidak meluas seperti sekarang dan menimbulkan keresahan bagi warga lain.
“Kalau sudah begini, tindakan represif bukan solusi jangka panjang," kata Moeldoko usai menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pesantren Indonesia di Hotel Grand Menteng, Jakarta, Rabu (27/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Moeldoko, Gafatar bukan hanya persoalan akidah, tapi juga problem sosial.
Evakuasi gelombang pertama via jalur laut dilakukan Sabtu pekan lalu. Pengikut Gafatar dari Kalimantan diungsikan melalui jalur laut. Tercatat ada 351 warga yang dibawa ke Pelabuhan di Semarang menggunakan KRI Teluk Gilimanuk.
Pada gelombang kedua, sebanyak 712 eks anggota Gafatar akan dibawa KRI Teluk Banten ke Dermaga Kolinlamil di Tanjung Priok. Sementara pada gelombang terakhir, ada 823 warga eks Gafatar yang bakal dibawa KRI Teluk Bone merapat ke Dermaga Kolinlamil di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat pekan ini.
Sementara warga Gaafatar yang dievakuasi melalui jalur udara sebanyak 1.418 jiwa. Mereka mendarat di bandara di Jakarta, Surabaya, dan Solo pada 22-24 Januari.
Kedua, meski dibubarkan, program kedaulatan pangan Gafatar tetap dijalankan oleh eks anggotanya. Demi menjalankan program ini, Kalimantan dipilih sebagai tempat uji coba karena dinilai strategis untuk lahan pertanian.
Itu sebabnya mantan anggota Gafatar berbondong-bondong ke Kalimantan untuk bertani. Namun permukiman sebagian dari mereka di Mempawah, Kalimantan Barat, baru-baru ini diserang dan dibakar massa yang menolak keberadaan Gafatar.
Pembakaran inilah yang membuat pemerintah memutuskan untuk mengevakuasi Gafatar dari Kalimantan.