KPK Keberatan Jika Penyadapan Dibatasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan mengaku keberatan apabila kewenangan pihaknya dalam penyadapan dibatasi. Dia menegaskan penyadapan bukan bagian dari pencegahan, melainkan penyelidikan.

"Kami buat penyadapan tidak seenaknya. Ada dumas (pengaduan masyarakat), diteliti dulu. Tidak langsung," kata Basaria Panjaitan di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (27/1).

Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat perdana kelima pimpinan KPK bersama Komisi Hukum DPR. Dalam rapat, Anggota Komisi Hukum Ahmad Zacky Siradj menanyakan apakah KPK dapat mengingatkan orang yang diduga melakukan korupsi, sebelum melakukan penyadapan.

Lihat juga: KPK Diminta Beri Hak Justice Collaborator untuk Damayanti

Dia pun menegaskan penyadapan tidak dapat dilakukan hanya sekali. Melainkan, berkali-kali. "Orang yang melakukan harusnya sudah tahu untuk tidak berbuat," jawab Basaria.

Penyadapan merupakan salah satu poin yang akan direvisi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Karenanya, dia berharap jangan sampai kewenangan menyadap KPK dibatasi.

Lihat juga: Komisi Hukum DPR Cecar KPK Soal Mekanisme Penggeledahan

KPK dapat melakukan penyadapan tanpa izin dari pengadilan terlebih dahulu. Hal ini berbeda dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang baru dapat menyadap setelah mengantongi izin pengadilan.

"Ini harus ada di KPK. Saya akui kepolisian saja kesusahan. Kalau ini tidak kami pegang, meminta izin dulu, istilahnya ini orang (tersangka/terperiksa) sudah terbakar," katanya. (sip)