Ahok Ingin Peredaran Premium di Jakarta Dihapus

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kerap memiliki rencananya yang mengundang pro kontra di kemudian hari. Kali ini Ahok berencana menghapuskan peredaran bahan bakar minyak jenis premium di Jakarta.

Menurut Ahok ada alasan mendasar yang menjadikannya ingin menghapus premium dari pom bensin yang ada di Jakarta. Menurutnya, subsidi yang disalurkan ke bahan bakar minyak bukanlah suatu hal yang benar.

"Menurut saya tak tepat subsidi itu diberikan ke BBM, lebih baik subsidinya diberikan ke kendaraan transportasi umum," kata Ahok saat ditemui di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Selasa (2/2).

Ahok menuturkan harga minyak dunia yang sedang turun bisa menjadi salah satu pertimbangan kenapa premium perlu dihapuskan.

Pilihan Redaksi 2016, Pertamina Bidik Penjualan Pertalite Meroket 275 Persen Jokowi Batalkan Rencana Pungutan Dana Ketahanan Energi Beli Premium di Indonesia Dapat Pertamax Plus di Malaysia BPS Minta Pemerintah Fleksibel dalam Menentukan Harga BBM Pertamina Disebut Tombok Harga Premium Rp 1.800 per Liter

Polusi yang diakibatkan oleh kendaraan yang menggunakan premium pun bisa berbahaya untuk masyarakat.

Namun begitu, Ahok mengakui bahwa dirinya tak memiliki kewenangan untuk menghapuskan premium karena kewenangan itu ada di tangan Pertamina selaku pengelola. Oleh sebab itu pihaknya berencana menyurati Pertamina untuk merealisasikan keinginannya tersebut.

"Saya sudah katakan ke Pertamina untuk menyiapkan surat khusus agar premium tak perlu ada di Jakarta," kata Ahok.

Menurut Ahok, masyarakat Jakarta lebih membutuhkan transportasi dan rumah yang baik, maka lebih baik subsidi disalurkan ke biaya tarif menggunakan transportasi umum.

Untuk diketahui, Ahok saat ini sedang gencar-gencarnya menambah armada transportasi di Jakarta, khususnya bus Transjakarta. Salah satu caranya adalah dengan menggaet berbagai operator agar mau bernaung di bawah PT Transjakarta.

Untuk tahun ini, Ahok menargetkan untuk membeli 1.200 bus Transjakarta, itu belum ditambah dengan bus hibah dari Kementerian Perhubungan yang berjumlah 600 unit.

(obs)