Ahok Tak Khawatir PKL Jalur Pejalan Kaki Diangkut Satpol PP

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ingin agar jalur-jalur pejalan kaki di DKI Jakarta dihiasi juga oleh kafetaria ataupun pedagang kaki lima. Namun begitu, perizinan dan kedisiplinan para PKL diperkirakan akan menjadi masalah yang mungkin dihadapi untuk merealisasikan rencana tersebut.

Ahok, sapaan Basuki, mengatakan para PKL yang sudah terdaftar di sistem Pemerintah Provinsi DKI tak perlu khawatir akan dirazia oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Keberadaan PKL tersebut akan terpantau dalam sistem Jakarta Smart City milik DKI Jakarta.

"Kami kan menaruh (data PKL) di smart city jadi kelihatan posisi mereka di mana," kata Ahok saat ditemui di kantor Dinas PU Bina Marga, Selasa (2/2).

Ahok menjelaskan bahwa PKL yang bandel dan tidak berjualan di tempat seharusnya akan terpantau dari Jakarta Smart City. Jika mereka melakukan itu, meski terdaftar di sistem, maka akan tetap terkena razia.

Lihat juga: Ahok Obral Diskon Pajak untuk Bangunan yang Hilangkan Pagar

Menurut sang gubernur, untuk PKL yang membandel Pemerintah Provinsi DKI akan memberikan tindakan tegas. Sedangkan yang tidak berulah maka Pemprov DKI pun akan memberikan imbalan setimpal.

"Yang nurut itu akan kami belai saja, bahkan kami beri uang untuk modal kerja," kata Ahok.

Tak hanya soal kedisiplinan dan izin, bentuk dan tampak dari PKL tersebut haruslah enak dipandang. Ahok tak mau PKL yang berjualan di jalur pejalan kaki menggunakan gerobak kayu.

Lihat juga: Pemerintah Siap Sodorkan Tanah Negara untuk PKL dan Petani

Baginya, gerobak yang harus digunakan para PKL tersebut minimal harus terbuat dari alumunium. Itu semua dilakukan untuk menjaga kebersihan dari jalur-jalur tersebut.

"Kami harus menentukan sisi kebersihannya. Agar makanannya sehat itu kami akan beri modal, gerobaknya pun minimal alumunium," ujarnya.

Lihat juga: Pemprov DKI Berencana Beri Pinjaman 100 Ribu PKL Jakarta

Sebelumnya Ahok ingin membenahi jalur pejalan kaki, salah satunya dengan membongkar pagar-pagar yang terpasang, baik di gedung perkantoran atau perumahan.

Basuki menjelaskan, untuk gedung-gedung di jalan protokol, yaitu Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. MH Thamrin diwajibkan membongkar pagarnya agar jalur pejalan kaki semakin lebar.

Sementara untuk perumahan, Basuki belum memberikan paksaan tapi dia menawarkan suatu hal yang diharapkan bisa membuat para pemilik rumah mau membongkar pagar rumahnya. Tawaran tersebut adalah diskon pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).

"Jika orang memiliki halaman lalu ada pejalan kaki lewat dan dia bersedia membuka halamannya (pagarnya), maka sisa tanah yang dia gunakan untuk membuka pagar itu akan kami beri potongan PBB," kata Ahok. (bag)