Pengacara Sebut RJ Lino Ubah Aturan Pengadaan Crane
Aghnia Adzkia | CNN Indonesia
Jumat, 05 Feb 2016 18:38 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengacara tersangka korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) RJ Lino, Maqdir Ismail, mengatakan kliennya mengubah aturan pengadaan alat berat di PT Pelindo II. Perubahan dilakukan atas kewenangan yang dimiliki Lino sebagai Direktur Utama PT Pelindo II tahun 2010.
"Aturan lama tidak diperbolehkan ada pengadaan melibatkan pihak luar negeri, ini dibuat jadi diperbolehkan mengundang pihak luar negeri," ujar Maqdir usai menemani pemeriksaan Lino, di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (5/2).
Perubahan aturan di internal perusahaan pelat merah ini dinilai tak melanggar prosedur. Maqdir mengungkapkan Lino ingin membuat terobosan dengan pengadaan QCC pada tahun 2010.
"Apakah sudah ada republik ini yang membuat QCC seperti ini? Belum ada," ujarnya.
Maqdir menjelaskan, Lino menunjuk langsung perusahaan asal Cina, PT Wuxi Huadong Heavy Machinery Ltd untuk menggarap proyek. Ia mengklaim, penunjukkan diizinkan oleh aturan di PT Pelindo II.
Maqdir menampik kliennya ikut mengintervensi proses tersebut. Ia menganggap apa yang dilakukan Maqdir merupakan tugasnya sebagai bos.
"Kalau orang tidak punya tupoksi melakukan sesuatu itu baru itu disebut intervensi. Ini tidak seperti itu, bagaimana pun juga mengenai pengadaan terhadap hal-hal seperti ini adalah kewajiban dari direktur utama untuk bertanggung jawab kepada pemegang saham," ucapnya.
Berbeda pendapat, penyidik mengendus modus korupsi yang dilakukan Lino melalui penunjukan langsung perusahaan asal Cina itu. Modus lainnya yakni ada dugaan crane yang didatangkan tak sesuai dengan spesifikasi.
Lino pun disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (rdk)
"Aturan lama tidak diperbolehkan ada pengadaan melibatkan pihak luar negeri, ini dibuat jadi diperbolehkan mengundang pihak luar negeri," ujar Maqdir usai menemani pemeriksaan Lino, di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (5/2).
Perubahan aturan di internal perusahaan pelat merah ini dinilai tak melanggar prosedur. Maqdir mengungkapkan Lino ingin membuat terobosan dengan pengadaan QCC pada tahun 2010.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau orang tidak punya tupoksi melakukan sesuatu itu baru itu disebut intervensi. Ini tidak seperti itu, bagaimana pun juga mengenai pengadaan terhadap hal-hal seperti ini adalah kewajiban dari direktur utama untuk bertanggung jawab kepada pemegang saham," ucapnya.
Berbeda pendapat, penyidik mengendus modus korupsi yang dilakukan Lino melalui penunjukan langsung perusahaan asal Cina itu. Modus lainnya yakni ada dugaan crane yang didatangkan tak sesuai dengan spesifikasi.
Lino pun disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (rdk)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK