Jakarta, CNN Indonesia -- Warga Kalijodo, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, menolak rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hendak menggusur mereka dari kawasan tersebut dalam waktu dekat.
Penolakan tersebut disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat setempat, Abdul Aziz alias Daeng Aziz, sesaat setelah menunjuk Razman Arif Nasution sebagai kuasa hukum warga Kalijodo, Selasa (16/2).
Menurut Daeng, salah satu alasan penolakan warga untuk digusur adalah adanya beberapa bangunan di Kalijodo yang sudah mendapat sertifikat tanah dari Pemprov DKI Jakarta. Kepemilikan sertifikat tersebut, menurut mereka, menjadi bukti pengakuan negara atas warga yang tinggal di Kalijodo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya tidak mau hak kami dikurangi sedikit pun. Jangan saya dipaksakan untuk melawan. Dari apa yang disampaikan kuasa hukum dan sudah diperlihatkan bukti-bukti, perlu kita pertimbangan kembali siapa yang sebenarnya salah atas timbulnya sertifikat itu," kata Aziz di Kalijodo, Jakarta Utara.
Saat menyampaikan keterangan kepada wartawan, Razman mengungkap terdapat 4ribu hingga 8ribu warga yang hidup di Kalijodo saat ini. Seribu warga diantaranya dikatakan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk.
Selain itu, sertifikat juga dimiliki beberapa bangunan yang terletak di Kalijodo. Bangunan yang memiliki sertifikat diantaranya adalah Musholla dan gereja.
"Ini ada sertifikat dibuat dari tahun 2000. Kalau ini jalur hijau artinya tidak boleh ada keluar sertifikat. Kalau keluar sertifikat artinya silakan sidik siapa yang bersalah di sini? Berarti ada lembaga negara yang tidak bijak dan penyalahgunaan kewenangan," katanya sembari memperlihatkan sertifikat Musholla di Kalijodo.
Bisnis Mulai SepiSaat ditemui di kesempatan berbeda, Saleh (37), seorang warga Kalijodo, mengungkapkan bahwa beberapa hari belakangan bisnis kafe dan hiburan malam di Kalijodo mulai sepi dari pengunjung.
Turunnya angka pengunjung disebut mulai terjadi sejak beberapa hari terakhir, pasca timbulnya kabar penggusuran Kalijodo oleh Pemprov DKI Jakarta.
Menurut Saleh, beberapa kafe di Kalijodo bahkan memilih untuk tidak beroperasi beberapa hari terakhir. "Ada beberapa kafe tutup, pada takut kena masalah mereka," ujar Saleh.
Saleh yang sehari-harinya bertugas sebagai petugas keamanan di salah satu kafe mengatakan bahwa dirinya menolak penggusuran oleh Pemprov DKI Jakarta. Ia berkata, penggusuran hanya akan menambah kesulitan hidupnya kedepan.
"Kalau dipindah mau kerja di mana saya. Biasa saya kerja di sini, sudah betah di sini. Kalau mau dikasih usaha, usaha apa? Nanti anak-anak juga bagaimana sekolahnya?" katanya.
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, pada siang hari ini kafe-kafe di kawasan Kalijodo memang tidak beroperasi. Kafe dan tempat hiburan di sana disebut biasa beroperasi sejak pukul 20.00 WIB hingga 04.00 WIB saban harinya.
Aktivitas warga Kalijodo pun terlihat masih berjalan normal hingga saat ini. Walau begitu, warga Kalijodo mengaku belum mendapat sosialisasi dari Pemprov DKI Jakarta mengenai rencana penggusuran mereka dari kawasan tersebut.
(obs)