Polisi Periksa Tiga Saksi Peresmian Kantor Pembebasan Papua
Sandy Indra Pratama | CNN Indonesia
Kamis, 18 Feb 2016 10:10 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian Resor Jayawijaya kini sudah memeriksa tiga orang saksi terkait peresmian kantor kelompok menamakan dirinya "gerakan pembebasan bersatu bagi Papua Barat" atau "United Liberation Movement for West Papua (UMLWP)" di Wamena, Selasa lalu.
Menurut Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw, hari ini di Jayapura, ketiga orang itu diperiksa penyidik di Wamena sebagai saksi. UMLWP sendiri merupakan wadah sekumpulan kelompok yang berseberangan dengan pemerintah karena berupaya memisahkan Papua dari Republik Indonesia.
"Oleh karena itu keberadaannya tidak akan diizinkan sehingga polisi akan meminta pertanggungjawaban dari koordinator kegiatan tersebut yakni MH dan EW," ujar Kapolda Paulus Waterpauw.
Menurut Kapolda Papua, dari laporan yang diterima tidak ada peresmian kantor UMLWP di Wamena melainkan hanya pemasangan papan nama di halaman samping kantor Dewan Adat Papua (DAP) di Wamena.
"Sehari sebelumnya, kantor DAP Wamena yang berlokasi dijalan Trikora Maplima Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya baru diresmikan, akibat kantor yang lama terbakar tahun 2014 lalu," jelas Irjen Pol Waterpauw.
Dijelaskan, momen itu kemudian digunakan dengan melakukan pemancangan papan nama kantor UMLWP.
"Kegiatan itu tanpa seremonial, apalagi sampai dihadiri 5000 orang seperti halnya yang terungkap dimedia sosial namun setelah dilakukan negoisasi akhirnya papan nama tersebut dicabut dan disita serta dibawa ke Polres Jayawijaya di Wamena," tambah Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw.
Pencabutan Papan Nama
Kemarin, aparat Kepolisian dan Pemerintah Daerah Papua menurunkan plang United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Pembebasan Papua yang sempat diresmikan di Wamena.
Kapendam Cendrawasih Letkol Inf Teguh Puji Rahardjo menyatakan peresmian kantor Gerakan Pembebasan Papua merupakan bentuk pengelabuan sejumlah oknum terhadap masyarakat Wamena yang sebelumnya berniat meresmikan kantor Dewan Adat Papua.
"Kami mengetahui bahwa organisasi itu terlarang. Setelah kepolisian dan Pemda bernegosiasi, akhirnya plang mereka kami copot," kata Teguh.
Sebelumnya diberitakan Gerakan Pembebasan Papua mendirikan kantor resmi di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Papua, kemarin. Pembentukan kantor ini sebagai langkah untuk mendorong referendum Papua ke Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“UWLP adalah payung perjuangan semua gerakan yang ada di Papua. (Yang ada di Wamena) itu kantor cabang. Kantor pusatnya di Vanuatu,” kata Victor Yeimo, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) kepada CNNIndonesia.com.
KNPB, ujar Victor, juga merupakan salah satu pendiri Gerakan Pembebasan Papua.
“Bukan hanya KNPB, tapi OPM dan semua gerakan yang ada di Papua sekarang bernaung di bawah UWLP. Wamena akan jadi kantor perjuangan bersama,” kata Victor.
Reaksi Benny Wenda
Juru Bicara Gerakan Pembebasan Papua atau United Liberation Movement for West Papua, Benny Wenda, membenarkan lembaganya telah membuka kantor perwakilan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua.
Melalui pesan elektronik kepada CNN Indonesia, Rabu (17/2), Benny berkata, pembukaan kantor itu merupakan bagian dari upaya institusinya mengembangkan jangkauan advokasi kemerdekaan Papua.
"Kami akan menggunakan kantor itu untuk mengkoordinasikan aksi," tulisnya.
Benny memaparkan, Gerakan Pembebasan Papua yang terbentuk Desember 2014 silam itu akan secara konsisten meningkatkan perhatian publik terhadap pelanggaran hak-hak asasi warga Papua.
Gerakan Pembebasan Papua, menurut Benny, juga telah mendapatkan status pemantau di Melanesia Sparehead Group (MSG), sebuah perkumpulan negara-negara yang berada di gugus kepulauan Maluku, Samudera Pasifik bagian barat serta timur dan utara Australia.
Sebelum Wamena, Gerakan Pembebasan Papua telah membuka kantor perwakilan di Vanuatu dan Kepulauan Solomon. Dua negara itu adalah anggota MSG.
"Penting bagi kami membuka perwakilan di dua negara itu untuk memperkuat solidaritas sesama ras melanesia," tutur Benny.
(antara/sip)
Menurut Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw, hari ini di Jayapura, ketiga orang itu diperiksa penyidik di Wamena sebagai saksi. UMLWP sendiri merupakan wadah sekumpulan kelompok yang berseberangan dengan pemerintah karena berupaya memisahkan Papua dari Republik Indonesia.
"Oleh karena itu keberadaannya tidak akan diizinkan sehingga polisi akan meminta pertanggungjawaban dari koordinator kegiatan tersebut yakni MH dan EW," ujar Kapolda Paulus Waterpauw.
Menurut Kapolda Papua, dari laporan yang diterima tidak ada peresmian kantor UMLWP di Wamena melainkan hanya pemasangan papan nama di halaman samping kantor Dewan Adat Papua (DAP) di Wamena.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dijelaskan, momen itu kemudian digunakan dengan melakukan pemancangan papan nama kantor UMLWP.
"Kegiatan itu tanpa seremonial, apalagi sampai dihadiri 5000 orang seperti halnya yang terungkap dimedia sosial namun setelah dilakukan negoisasi akhirnya papan nama tersebut dicabut dan disita serta dibawa ke Polres Jayawijaya di Wamena," tambah Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw.
Kemarin, aparat Kepolisian dan Pemerintah Daerah Papua menurunkan plang United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Pembebasan Papua yang sempat diresmikan di Wamena.
Kapendam Cendrawasih Letkol Inf Teguh Puji Rahardjo menyatakan peresmian kantor Gerakan Pembebasan Papua merupakan bentuk pengelabuan sejumlah oknum terhadap masyarakat Wamena yang sebelumnya berniat meresmikan kantor Dewan Adat Papua.
"Kami mengetahui bahwa organisasi itu terlarang. Setelah kepolisian dan Pemda bernegosiasi, akhirnya plang mereka kami copot," kata Teguh.
Sebelumnya diberitakan Gerakan Pembebasan Papua mendirikan kantor resmi di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Papua, kemarin. Pembentukan kantor ini sebagai langkah untuk mendorong referendum Papua ke Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“UWLP adalah payung perjuangan semua gerakan yang ada di Papua. (Yang ada di Wamena) itu kantor cabang. Kantor pusatnya di Vanuatu,” kata Victor Yeimo, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) kepada CNNIndonesia.com.
KNPB, ujar Victor, juga merupakan salah satu pendiri Gerakan Pembebasan Papua.
“Bukan hanya KNPB, tapi OPM dan semua gerakan yang ada di Papua sekarang bernaung di bawah UWLP. Wamena akan jadi kantor perjuangan bersama,” kata Victor.
Reaksi Benny Wenda
Juru Bicara Gerakan Pembebasan Papua atau United Liberation Movement for West Papua, Benny Wenda, membenarkan lembaganya telah membuka kantor perwakilan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua.
Melalui pesan elektronik kepada CNN Indonesia, Rabu (17/2), Benny berkata, pembukaan kantor itu merupakan bagian dari upaya institusinya mengembangkan jangkauan advokasi kemerdekaan Papua.
"Kami akan menggunakan kantor itu untuk mengkoordinasikan aksi," tulisnya.
Benny memaparkan, Gerakan Pembebasan Papua yang terbentuk Desember 2014 silam itu akan secara konsisten meningkatkan perhatian publik terhadap pelanggaran hak-hak asasi warga Papua.
Sebelum Wamena, Gerakan Pembebasan Papua telah membuka kantor perwakilan di Vanuatu dan Kepulauan Solomon. Dua negara itu adalah anggota MSG.
"Penting bagi kami membuka perwakilan di dua negara itu untuk memperkuat solidaritas sesama ras melanesia," tutur Benny.
(antara/sip)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK