Airlangga Janjikan Kekuasaan Kewenangan ke DPD I-II Golkar

Jakarta, CNN Indonesia -- Calon Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjanjikan akan melakukan desentralisasi kewenangan menyangkut penentuan calon kepala daerah seperti bupati, wali kota, dan gubernur ke pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I (provinsi) dan DPD tingkat II (kabupaten/kota).

"Saya akan serahkan ke DPD I maupun DPD II. Karena yang punya wilayah mereka. Yang dekat dengan rakyat juga mereka," ujar Airlangga di Jakarta, Ahad (20/3).

Menurut Airlangga, ke depan, penentuan kebijakan tidak bisa lagi harus dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Hal yang terkait daerah harus diserahkan ke pengurus daerah. Masalah penentuan calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif daerah harus menjadi kewenangan daerah.

Anggota Komisi IX DPR itu menuturkan pimpinan pusat hanya memonitor saja. “DPP hanya merestui dan mengikuti apa yang sudah diputuskan di daerah. Bukan ditolak, apalagi membuat kebijakan berbeda dari yang sudah ditetapkan di daerah," ujarnya.

Pilihan Redaksi Loyalis Agung Laksono Tak Persoalkan Munas Digelar Bulan Mei Kubu Airlangga Yakin Punya Modal Politik yang Bagus di Munas Munas Golkar Belum Jelas, Ade Pilih Berikrar jadi Caketum Ade Komarudin Ucapkan Ikrar Maju Jadi Calon Ketua Umum Golkar Peluang Airlangga Jadi Ketum Golkar Besar Jika Tak Dipelintir

Bagi Airlangga, penentuan jabatan publik di daerah, keputusannya didominasi oleh daerah. “Pimpinan pusat tambahnya hanya meng-endorse. Atau kalau ada deadlock di daerah, baru DPP akan mengambil peranan.”

Airlangga juga berjanji akan menjadikan Golkar sebagai wadah berkumpul generasi Y. Pasalnya, perkembangan dunia, termasuk partai politik (parpol) ke depan sangat dipengaruhi oleh generasi tersebut. "Generasi baru yang sering disebut generasi Y, perlu diwadahi dalam partai politik," katanya.

Menurut Airlangga, generasi Y adalah para anak muda yang lahir di tahun 1980-an. Generasi ini biasa disebut generasi milenium yang muncul setelah Generasi X.

Generasi Y ini dicirikan menguasai dunia media sosial (medsos), anti kemapanan dan status quo, dan selalu menginginkan ada hal baru atau perubahan. Generasi ini sangat menghormati egaliterian serta menguasai teknologi.

Lebih jauh Airlangga mengatakan, apa yang terjadi dengan bakal calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat ini adalah perlawanan dari generasi Y ini terhadap partai politik yang disebut sebagian kalangan sebagai deparpolisasi.

Para generasi Y, lanjut dia, sesungguhnya tidak anti parpol, tetapi tidak suka dengan parpol yang korup, pragmatis, jauh dari perjuangan akan rakyat dan politik uang.

"Jika kelompok ini diwadahi dan parpol dibangun secara baik, tanpa praktik-praktik tercela maka deparpolisasi tidak akan terjadi. Kami ingin ciptakan kaderisasi dan regenerasi dengan menampung mereka," tuturnya.

Dia menambahkan, sasaran untuk mengingkatkan suara Golkar ke depan adalah dengan menampung dan memberdayakan para generasi Y tersebut. Komunikasi dalam medsos dibuka seluas-luasnya dan menjadi bagian dari infrastruktur komunikasi partai. "Kami ingin ciptakan kaderisasi dan regenerasi dengan menampung mereka," katanya.

(antara/obs)