Empat Legislator Daerah Sumut Didakwa Terima Suap dari Gatot

Jakarta, CNN Indonesia -- Jaksa penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa empat legislator daerah Sumatera Utara telah menerima sejumlah duit dari gubernur nonaktif Gatot Pudjo Nugroho dalam perkara suap bantuan sosial.

Keempat legislator tersebut adalah Ajib Shah, Saleh Bangun, Chaidir Ritonga dan Sigit Pramono. Mereka didakwa telah menerima suap dengan jumlah berbeda-beda, dalam sidang yang dilakukan secara terpisah.

Ajib yang merupakan Ketua DPRD Sumatera Utara periode 2014-2019 didakwa telah menerima suap sebesar Rp1,195 miliar dari Gatot.

"Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa," kata Jaksa penuntut pada KPK Irene Putrie saat membaca dakwaan untuk Ajib, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (31/3).

Pilihan Redaksi Gubernur Gatot serta Istrinya Evy Divonis 3 dan 2,5 Tahun Bui Eks Anak Buah OC Kaligis Dipindahkan ke LP Sukamiskin KPK Rampungkan Berkas Empat Tersangka Kasus Suap DPRD Sumut Cerita Evy Jadi Istri Kedua dan Jiwa Kosong Gatot Pujo

Sementara Anggota DPRD Sumatera Utara lainnya, Saleh Bangun didakwa menerima suap sebesar Rp2,77 miliar, Chaidir Ritonga Rp2,462 miliar dan Sigit Pramono Asri Rp1,295 miliar plus dijanjikan uang sebesar Rp200 juta.

Dalam dakwaan, sejumlah uang suap yang diterima para legislator tersebut digunakan sebagai pelicin antara lain untuk persetujuan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPJP) APBD Sumatera Utara tahun anggaran 2012.

Duit suap juga diberikan untuk memuluskan persetujuan terhadap Perubahan APBD Sumatera Utara tahun anggaran 2013, dan terakhir persetujuan terhadap APBD Sumatera Utara tahun anggaran 2014-2015.

Untuk terdakwa Ajib, jaksa juga mendakwanya telah menerima uang kompensasi dari Gatot sebagai upaya menggagalkan rencana penggunaan hak interpelasi legislatif pada Maret 2015.

Hak interpelasi saat itu diajukan 57 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan alasan terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan Gatot terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 900-3673 tahun 2014 terkait Evaluasi Ranperda Provinsi Sumatera Utara tentang APBD tahun anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran RAPBD Tahun 2014 tanggal 16 September.

Ajib kemudian diminta oleh Gatot untuk menggagalkan penggunaan hak tersebut. Gatot lantas memberikan kompensasi dengan memberikan uang sebesar Rp1 miliar untuk diberikan kepada anggota DPRD Sumatera Utara.

"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya," ujar Irene saat membacakan dakwaan.

Suap dari Gatot kala itu diberikan secara bertahap melalui Bendahara Sekretariat DPRD Sumut Muhammad Alinafiah, Sekretaris DPRD Sumut Randiman Tarigan, atau Kabiro Keuangan Pemprov Sumut Ahmad Fuad Lubis.

Keempat terdakwa dalam sidang masing-masing tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa. Sidang selanjutnya akan mengagendakan pemeriksaan saksi masing-masing.

Atas perbuatannya, keempat terdakwa dijerat dengan pasal 12 huruf a atau 12 huruf b atau pasal 11 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Sebelumnya, eks Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 Kamaludin Harahap juga telah didakwa menerima suap sebesar Rp1,4 miliar dari Gatot dalam perkara yang sama. (gil)