Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berani membuka jumlah harta kekayaannya dan mengklaim tak terkait suap rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai reklamasi Jakarta. Ahok menantang pejabat negara untuk membuka harta mereka kepada publik.
"Cek karakter saya dan periksa saya tapi saya tantang semua, periksa gaya hidup dan harta Anda," kata Ahok di Kantor Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.
Menurut Ahok, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah dilaporkan ke KPK perlu dibeberkan agar publik mengetahui riwayat kekayaan dan bisa melihat sumber kekayaan tersebut. Kepatuhan pembayaran pajak dan harta yang dimiliki juga perlu dibocorkan ke publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tranparansi ini, lanjut Ahok, penting agar publik bisa menilai apakah ada indikasi korupsi terkait raperda reklamasi.
Sementara itu, Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai di Jakarta Utara dan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Jakarta tahun 2015-2035 diduga menjadi obyek suap. Negosiasi kedua beleid ini tak kunjung rampung.
Di tengah pembahasan, KPK mengendus ada dugaan suap dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk Ariesman Wdijaja dan karyawannya bernama Trinanda Prihantoro untuk Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi. Ariesman dan Trinanda diduga menyuap Sanusi Rp2 miliar terkait raperda tersebut.
Kini, KPK tengah mengembangkan penyidikan ke sejumlah pihak lain yang diduga terlibat. Lembaga antirasuah mengumpulkan bukti permulaan yang cukup dalam kasus tersebut.
(rdk)