Anggota DPR Usul Gedung KPK Dipakai untuk Markas BNPT

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi III DPR Herman Hery mengusulkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme meminjam gedung Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai kantor. KPK tak lama lagi akan menggunakan gedung baru yang letaknya tak jauh dengan gedung yang dipakai sekarang.

"BNPT bisa pinjam pakai dari KPK. Katanya gedung KPK yang lama digunakan untuk pelatihan. Pelatihan tidak perlu di tengah kota. BNPT lebih memerlukan," kata Herman dalam rapat dengar pendapat Komisi III dengan BNPT di Jakarta kemarin.

Lihat juga: BNPT Berharap Punya Kantor di Jakarta

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, kebutuhan gedung untuk BNPT cukup mendesak. Menurut Herman, bagaimana BNPT bisa membangun satuan tugas dan sistem siber bila belum memiliki gedung kantor sendiri.

Selama ini BNPT berkantor di Komplek Indonesia Peace and Security Center di Sentul, Jawa Barat. Keberadaan kantor di luar Jakarta ini sempat dikeluhkan oleh Ketua BNPT Tito Karnavian. Kantor BNPT saat ini juga dinilai Tito kurang memadai.

Lihat juga: BNPT Ingin Santoso Menyerah Tanpa Pertumpahan Darah

Herman mengatakan BNPT memiliki peranan yang penting dalam penanggulangan terorisme. Selama ini masyarakat lebih banyak melihat penegakan hukum yang dilakukan Detasemen Khusus 88 Antiteror. Sementara BNPT berperan dalam tugas pencegahan.

"Teroris saat ini sudah tidak seperti 10 tahun lalu. Mereka sudah menggunakan teknologi. Buktinya mereka bisa lintas wilayah dan negara," kata Herman.

Menurut Herman, BNPT perlu membangun sistem siber supaya bisa memonitor langkah-langkah yang dilakukan kelompok-kelompok teroris.

"BNPT perlu dukungan teknologi dan peralatan. BNPT bisa membuat program jangka pendek, kemudian usulkan ke Komisi III agar bisa kami bahas," katanya.

Lihat juga: Cerita Tito dan Tekanan Berat Berstatus Densus 88

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III kemarin, Tito Karnavian mengatakan, kantor permanen dibutuhkan di Jakarta untuk memperkuat kemampuan dan membangun sistem sinergi dengan lembaga yang lain.

Kami ingin buat crisis center untuk monitoring real time dan terkoneksi," kata Tito. (sur/antara)