Pembiayaan Munaslub, Golkar Tarik Biaya Caketum Rp1 Miliar

Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat pleno pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menetapkan biaya pendaftaran calon ketua umum untuk pembiayaan Musyawarah Nasional Luar Biasa sebesar Rp1 miliar, dari total estimasi anggaran Munaslub yang berkisar Rp50 miliar.

Ketua Steering Committee Munaslub Nurdin Halid memaparkan pembiayaan Munaslub ditanggung secara gotong royong melalui tiga unsur yakni panitia, kader, dan calon ketua umum.

Untuk calon ketua umum, kata dia, dibebankan melalui biaya pendaftaran. Angka Rp1 miliar, kata dia, merupakan alternatif usulan dari SC yang kemudian dibawa dalam rapat pleno.

"Uang pendaftaran, filosofinya SC itu bukan cari sumbangan dana, tetapi exercise yang terkait dengan aturan dan mengurangi politik uang," kata Nurdin dalam rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (28/4).

Pilihan Redaksi Ical: Saya dan Ade Komarudin Menyumbang Duit untuk Munaslub Akbar Tanjung Soroti Wacana Penarikan Dana Kontribusi Munas Idrus Marham: Asal Usul 'Saweran' Munaslub Perlu Ditelusuri Ade Komarudin Tak Masalah Jika Munaslub Golkar Batal Digelar

Sebab, selama ini, kata Nurdin yang mewakili SC, memandang politik uang terjadi saat calon ketua umum membiayai uang saku dan transportasi peserta dari Dewan Pimpinan Daerah tingkat satu maupun dua.

Nurdin menjelaskan, biaya ini akan diwajibkan saat calon ketua umum telah lolos proses verifikasi pendaftaran dan disahkan sebagai bakal calon. Pendaftaran bagi calon ketua umum akan mulai dibuka pada 3 Mei pekan depan.

Sehingga, Wakil Ketua Umum Golkar ini juga mengharapkan dengan pembiayaan ini, maka calon ketua umum yang tidak memiliki finansial kuat dapat ikut berkontestasi dalam Munaslub.

Wakil Ketua Umum Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono dan Ketua DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia sempat mempertanyakan dasar dari ditariknya biaya pendaftaran bagi para calon ketua umum.

Meski demikian, setelah Nurdin memberi penjelasan kembali bahwa tujuan penarikan biaya dari calon ketua umum untuk menghindari politik uang, rapat pleno yang dipimpin Ketua Umum Aburizal Bakrie, secara aklamasi sepakat dan menetapkannya.

"Pembiayaan Munaslub, DPP ikut, anggota ikut, semua berikan sumbangan. Caketum Rp1 miliar," kata Ical, sapaan akrab Aburizal.

Selain itu, Ical berkata alokasi anggaran uang saku untuk peserta dari Dewan Pimpinan Daerah yang menelan biaya sebesar Rp16,25 miliar dihapuskan. Sebagai gantinya, uang transportasi bagi peserta yang berada jauh dari lokasi Munaslub akan ditambah.

Rapat pleno juga menetapkan tanggal pelaksanaan Munaslub adalah 23-26 Mei di Nusa Dua Bali. Pada 23 Mei, Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir untuk membuka Munaslub. (obs)