Pemberangusan Buku Akan Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah penulis, pembaca, dan pegiat literasi mengutuk pemberangusan buku yang terjadi di berbagai kota belakangan ini. Mereka berencana mendesak Mahkamah Konstitusi memerintahkan aparat Kepolisian dan TNI menghentikan aksi tersebut.

Salah satu penulis, Anton Kurnia, mengatakan tuntutan ke MK merupakan salah satu langkah yang mereka lakukan karena pemberangusan buku bertentangan dengan amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan bangsa.

"Apa yang dilakukan polisi dan tentara itu melawan hukum karena mereka tidak punya kewenangan untuk menyita dan melakukan perampasan," kata Anton di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (13/5).

Senada dengan Anton, Ronny Agustinus dari penerbit buku Marjin Kiri juga berpendapat razia dan pemberangusan buku telah kebablasan dan melanggar konstitusi. Menurutnya, aparat keamanan tak memiliki alasan dan dasar hukum dalam memberangus buku.

Pada 13 Oktober 2010, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 6-13-20/PUU-VII/2010 telah membatalkan UU Nomor 4/PNPS/1963 yang kerap dijadikan dasar bagi Kejaksaan dalam memberedel buku yang dianggap mengganggu ketertiban umum.

Putusan itu menyebutkan, Kejaksaan baru bisa menyita buku atau barang cetakan lain setelah mendapat izin dari pengadilan. Aparat Kepolisian atau militer dan juga ormas tak punya hak untuk merazia dan memberangus buku.

Baca juga: Pemberangusan Buku-buku Kiri Dinilai Hanya 'Kambing Hitam'

Pada kesempatan yang sama, penulis Goenawan Mohamad menilai penyitaan buku pada era sekarang merupakan kebodohan. Jika buku diberangus, maka masyarakat toh masih bisa membacanya melalui internet.  

"Apa tujuan kebodohan ini kalau bukan untuk membangkitkan fobia komunis dan ketakutan pada ketidakamanan," kata dia.

Komandan Kodim 0712/Tegal Letkol Inf Hari Santoso menunjukkan lima buku yang disita dari sebuah mal di Tegal, Jawa Tengah, Rabu (11/5). Kodim 0712 Tegal menyita total 90 buku PKI dari stan buku pada pameran di salah satu mal kota itu. (ANTARA/Oky Lukmansyah)

Pemberangusan buku, menurut Goenawan, ialah bentuk nyata bahwa pemerintah ingin mengembalikan kekuatan aparat keamanan dalam mengontrol masyarakat.

"Saya tidak tahu bagaimana menghadapi ini selain melawan," kata dia.  

Perlawanan itu menurutnya harus ditunjukkan dengan cara menulis dan menerbitkan lebih banyak lagi buku-buku yang diberangus, memperbanyak diskusi, dan memperkuat organisasi bahkan hingga menuntut ke pengadilan.

Ketua Pengurus Harian Dewan Kesenian Jakarta, Irawan Karseno, mengatakan kejadian ini merupakan kemunduran dari perjuangan Reformasi 1998. Meski demikian, ia tetap mendorong kemajuan demokrasi agar bangsa lebih maju dan pintar berbasis nalar.

"Dalam persaingan kuktural dan kreatif, rasanya fenomena terakhir ini (pemberangusan buku) menurut saya absurd," kata Irawan.

Baca juga: Kapolri Sebut Kejaksaan Berhak Seleksi Buku Komunisme

Para pegiat literasi meminta aparat Kepolisian dan militer segera menghentikan pemberangusan buku yang terjadi di berbagai kota.

Selain itu, mereka juga meminta pemerintah bersungguh-sungguh menjamin hak warga negara dalam mengakses buku dan diskusi publik yang mencerdaskan tanpa dihalangi.

Para pemangku kepentingan perbukuan nasional juga didorong bersatu padu menolak pemberangusan buku. (agk)