KPK Kaji Keberadaan Pengendali Utama Perusahaan

Selain kasus Nazar, lanjut Deddie, ada banyak kasus lain yang melibatkan pengendali utama perusahaan dalam sebuah perkara korupsi. Contoh lain adalah kasus korupsi yang melibatkan Riefan Avrian, anak mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Syarief Hassan.

Lihat juga: Putra Syarief Hasan Dihukum Enam Tahun Bui

Riefan divonis enam tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti Rp5,39 miliar pada 17 Desember 2014, karena terbukti bersalah melakukan korupsi pengadaan videotron di Kementerian KUKM. Hakim Nani Indrawati menyebut, Riefan telah menggunakan nama oran glain agar tidak terdeteksi sebagai pemilik dan pengendali PT Rifuel dan PT Imaji Media.

PT Imaji Media adalah perusahaan boneka yang dibuat Riefan dengan diatasnamakan orang lain untuk memenangkan tender proyek di Kementerian KUKM. Riefan mengangkat mantan office boy perusahaannya, Hendra Saputra sebagai Direktur Utama PT Imaji Media.

Rekening perusahaan yang diatasnamakan Hendra Saputra juga di bawah kendali Riefan. Hendra terbukti tidak pernah sekalipun mengambil uang atas namanya dari proyek-proyek perusahaan. Seluruh pekerjaan perusahaan PT Imaji Media pun berada di bawah kontrol Riefan.

“Tapi kasus-kasus seperti ini ternyata banyak terjadi di Indonesia. Karena dia pejabat, punya bisnis juga, banyak perusahaan model begini yang melanggar hukum,” tutur Deddie.

Lihat juga: Anak Bekas Menteri Syarief Akui Modus Perusahaan Boneka

Kajian yang dilakukan KPK saat ini masih berjalan. Menurut Deddie, KPK mengkategorikan kajian atas beneficial ownership sebagai hal penting namun akan tetap mengikuti aturan yang berlaku.

“Kami harus melibatkan ahli untuk mendalami kajian kami. Praktik yang terjadi sudah ada, jadi ini memang isu yang penting,” ujar Deddie.

Lihat juga: Riefan Mengaku Tak Dapat Info soal Proyek dari Ayah

Beneficial ownership merupakan salah satu dari empat isu yang selalu dibahas dalam forum bilateral maupun multilateral. Deddie menjelaskan, dalam working group di organisasi kerja sama ekonomi regional Asia Pasific (APEC), kelompok 20 negara ekonomi utama (G20), maupun Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), tiga isu lainnya yang menjadi pembahasan hangat yaitu Corporate Criminal Liability (CCL), Denial of Entry, dan pengembalian aset.

CCL atau pertanggungjawaban pidana korporasi, dalam konteks ini, yang menjadi subjek tindak pidana bukan hanya orang perseorangan tetapi juga secara korporasi. Draf mengenai CCL sudah sampai ke Mahkamah Agungn (MA) namun hingga kini belum final.

Denial of Entry yaitu mencegah pelaku kejahatan masuk ke Indonesia langsung setelah mereka tiba di bandara. Deportasi dapat dilakukan sebelum mereka masuk ke wilayah Indonesia. Sementara pengembalian aset adalah upaya untuk menarik aset-aset Indonesia di berbagai pihak.

Untuk beneficial ownership, KPK berkoordinasi secara intensif dengan kementerian dan lembaga lain yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Kepada Kementerian Hukum dan HAM, KPK telah meminta agar Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum (AHU) untuk membuat regulasi terkait Registrasi Publik.

Hal tersebut untuk memastikan agar pemilik sesungguhnya yang sekaligus menjadi pengendali utama sebuah perusahaan dapat terungkap dalam dokumen resmi yang dilaporkan ke Ditjen AHU Kemkumham.

Lihat juga: Modus Korupsi Anak Mantan Menteri

Dalam laporan bertajuk “Mengkaji Janji-Janji G20 Mengenai Beneficial Ownership” yang dibuat Transparency International (TI), Indonesia memiliki skor 50 persen dari skor tertinggi 100 persen sebagai negara yang memiliki informasi memadai terkait beneficial ownership. Sementara untuk negara dengan keleluasaan akses ke informasi beneficial ownership bagi penegak hukum, Indonesia hanya memperoleh skor 29 persen.

Mengutip laporan TI, skor yang lebih rendah diberikan kepada negara dengan daftar terdesentralisasi, yang informasinya tidak lengkap, pihak berwenang hanya memiliki akses ke informasi yang dipegang badan hukum atau badan lainnya, atau hanya memberi akses setelah jangka waktu lebih panjang.

Skor lebih rendah juga diberikan kepada negara yang hanya melakukan verifikasi untuk kasus mencurigakan, maupun yang badan hukumnya hanya diwajibkan memperbarui informasi beneficial ownership dalam jangka waktu lebih panjang atau malah tidak ditentukan.

Lihat juga: Berkaca dari Nazaruddin, Nasabah Berisiko Wajib Diverifikasi

Mengutip laporan TI tersebut, “Belajar dari kasus James Ibori di Nigeria, mendapatkan informasi beneficial ownership dapat membantu menghentikan korupsi.”