DPRD Nilai Pemprov DKI Teledor Beli Lahan Sendiri

Jakarta, CNN Indonesia -- DPRD DKI Jakarta menilai kasus pembelian lahan milik sendiri antar dinas pemerintah provinsi DKI seluas 4,6 hektare di Cengkareng, Jakarta Barat memperlihatkan kurangnya pengawasan pemerintah.

Anggota Komisi A DPRD DKI Gembong Warsono mengungkapkan pihaknya masih akan mendalami polemik tersebut. Jika memang terbukti Pemprov membeli lahan mereka sendiri maka itu membuktikan tudingan kurangnya pengawasan tersebut.

"Kami sedang mendalami detilnya, kalau memang terjadi maka Pemda teledor karena fungsi pengawasannya tak jalan," kata Gembong saat dihubungi, Selasa (28/6).

Lihat juga: Soal Lahan Cengkareng, Ahok Curigai Rp200 Miliar Tak Dibayar

Lahan di Cengkareng Barat sejak 1967 dimiliki oleh Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPK) dengan tiga Sertifikat Hak Milik (SHM). Beberapa tahun kemudian ada sengketa lahan dan Pada 2010, Mahkamah Agung pun menyatakan DKPK sebagai pemilik lahan.

Entah bagaimana caranya, pada 2014 seorang warga Bandung Toeti Noezlar Soekarno memiliki SHM dari Badan Pertanahan Nasional. Kepada Toeti inilah Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah membeli lahan pada Agustus 2015 senilai Rp668 miliar.

Gembong menjelaskan dia memiliki pandangan yang sama dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait penyusunan data aset DKI. Menurut Gembong, pencatatan aset tersebut masih berjalan dengan sangat buruk.

Lihat juga: BPK Audit Investigasi Pembelian Lahan Cengkareng

Untuk bisa mendalami detil kasus tersebut secara lebih dalam, Gembong mengatakan DPRD DKI akan menjalin koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah.

Audit BPK menyebutkan ada indikasi penyimpangan ketika melakukan audit keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

“Pembelian itu menyimpang karena pemprov membeli lahannnya sendiri, padahal lahan itu sudah masuk dalam inventarisir aset mereka,” kata juru bicara BPK, Yudi Ramdan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/6).

Dengan adanya dugaan penyimpangan itu, BPK akan menindaklanjuti dengan melakukan audit investigasi atas pembelian lahan tersebut. Proses audit investigasi dimulai sejak 23 Juni.

Lihat juga: Ahok Curiga Lahan Cengkareng Terkait Gratifikasi Rp10 Miliar

“Kami sedang menginvestigasi siapa yang melakukan ini, berapa kerugian negara,” kata Yudi. (yul)