Mantan Direktur RS di Bekasi Jadi Tersangka Vaksin Palsu

Jakarta, CNN Indonesia -- Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan tiga orang tersangka baru pelaku bisnis vaksin palsu, di antaranya seorang dokter dan satu bidan. Dokter berinisial H yang menjadi tersangka adalah mantan dokter Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Sayang Bunda, Bekasi, Jawa Barat.

Dalam konferensi pers, Jumat (15/7) Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigadir Jenderal Agung Setya mengatakan, selain dokter H, dua tersangk lain adalah Bidan N dan Insinyur S.

"Dokter H diduga memesan vaksin dari Toko Azka Media yang digeledah saat awal pengungkapan kasus ini. Dokter H cukup banyak memesan dan mengizinkan juga sales dari Azka Medika," kata Agung di Markas Besar Polri, Jakarta.

Rantai distribusi kelompok ini berawal dari tersangka produsen berinisial A kepada distributor T, kepada toko Azka Medika sebelum akhirnya ke beberapa rumah sakit, salah satunya kepada Dokter H. Sementara, Insinyur S adalah pengembangan dari kelompok M yang ditangkap bersama istrinya di Bekasi.

"Kami temukan Insinyur S bertindak distribusikan vaksin. Kami geledah ada bukti faktur," kata Agung.

Dia memesan vaksin palsu dari jaringan R dan H sebanyak 60 kali. Dari bukti yang ditemukan, tercatat transaksi senilai total Rp440 juta.

Sementara Bidan N ditetapkan tersangka karena memesan vaksin untuk diberikan pada pasiennya. "Dia praktik di Jatirasa, Bekasi," ujarnya.

Pilihan Redaksi Ratusan Keluarga Korban Vaksin Palsu Tuntut RS Harapan Bunda Rumah Sakit Diminta Telusuri Data Pasien Vaksin Palsu Rumah Sakit Belanjakan Rp550 Miliar untuk Obat dan Vaksin Soal Vaksin Palsu, Orang Tua Datangi RS St Elisabeth Bekasi

Dengan demikian, ada 23 tersangka dari empat kelompok berbeda yang ditetapkan tersangka. Perannya beragam, mulai dari produsen, distributor, pengumpul botol bekas hingga pencetak label.

"Sebagian besar sudah selesai diperiksa. Berkas berjalan, pelaku diperiksa semua," kata Agung.

Berkas perkara dipisahkan jadi empat berkas berbeda untuk memudahkan penyidikan hingga persidangan. Untuk melengkapi, turut diperiksa tujuh saksi ahli bidang pidana dan kesehatan.

Merambah Sumatra

Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Inspektur Jenderal Biy Rafli Amar mengatakan, ada beberapa daerah di Sumatra yang terindikasi paparan vaksin palsu. "Sumatra ada yang terindikasi di Aceh, Sumut, Sumbar, Lampung," kata Boy.

Dinas Kesehatan setempat, kata dia, langsung bertindak cepat mengamankan barang bukti agar tidak digunakan lagi. "Jumlahnya puluhan ribu, saya tidak bisa pastikan. Akan kita lihat dari daftar manifest pengiriman dari masing-masing," kata Boy.

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengimbau masyarakat agar menyerahkan kasus vaksin palsu terhadap hukum yang sedang berjalan serta tidak bertindak anarkis. Hal tersebut disampaikan menanggapi tindakan demo yang dilakukan masyarakat terhadap sejumlah RS di Jakarta dan sekitarnya.

"Kan penegakan hukum sudah jalan, polisi sudah bekerja untuk menangani kasus ini, jadi percayakan pada hukum," ujar Tito di Gedung Kemenpolhukam Jakarta, Jumat (15/7)

Tito mengatakan, pihak kepolisian saat ini telah bekerja menangani kasus tersebut. Ia tidak keberatan jika masyarakat menyampaikan pendapat, namun sangat disayangkan jika sampai berbuat anarkis.

Tito menegaskan, tidak tertutup kemungkinan para pelaku tindak anarkis dapat dikenai hukuman pidana. "Kalau ada yang anarkis, apalagi sampai melakukan pengerusakan, ada pelanggaran ya akhirnya terpaksa kami tindak juga," ujar Tito.

Sebelumnya ratusan orang keluarga pasien yang merasa menjadi korban vaksin palsu di Rumah Sakit (RS) Harapan Bunda, Jakarta Timur, berunjuk rasa menuntut pertanggungjawaban pihak rumah sakit.

Mereka meminta kejelasan dari manajemen RS terkait asli atau tidaknya vaksin yang diberikan kepada anak-anak mereka. Demonstran menuntut jaminan kesehatan bagi anak-anak yang telah divaksin di RS tersebut.

Selain itu para keluarga pasien vaksin juga meminta pihak rumah sakit membangun posko bagi korban vaksin palsu. (rdk)