Ketua DPRD Jakarta Akui Sering Meminta Masukan Aguan

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku sering meminta masukan dari chairman PT Agung Sedayu Group Sugiyanto Kusuma alias Aguan terkait dengan proyek reklamasi di teluk Jakarta. Menurut Prasetio konsultasi yang dia lakukan bertujuan agar dirinya memiliki pegangan pengetahuan soal reklamasi.

Ucapan tersebut keluar dari mulut Prasetio saat dirinya menjadi saksi sidang kasus dugaan suap raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta.

"Saya sebagai ketua DPRD harus memiliki pegangan, jadi saya sering konsultasi ke beliau," kata Prasetio di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rabu (20/7).

Pria yang akrab disapa Pras tersebut menjelaskan alasan utama kenapa dirinya meminta saran dari Aguan adalah karena salah satu proyek reklamasi yang digarap oleh Agung Sedayu Group berjalan dengan baik. Proyek yang dimaksud Pras adalah reklamasi Pantai Indah Kapuk.

Namun Pras berkali-kali menegaskan bahwa konsultasi dirinya hanya bersifat sebagai pegangan atau pengetahuan bagi dirinya. Dia menolak jika disebut konsultasi antara dirinya dan Aguan bersifat pengarahan ke isu tertentu.

Pilihan Redaksi KPK Akan Selidiki Dugaan Ketua DPR DKI Terima Suap Lengkapi BAP Sanusi, KPK Periksa Kepala Pajak Jakarta Utara Soal Suap Reklamasi Jakarta, Prasetio Yakin Tak Terlibat Soal Reklamasi, Ahok Sebut Rizal Tak Pantas Ragukan Dirinya

"Saya melihat reklamasi yang baik itu hanya PIK, tapi saya ini di tengah-tengah. Intinya hanya untuk pegangan," katanya.

Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut dirinya ingin mendalami bagaimana seharusnya tata ruang dan pesisir seandainya reklamasi tetap dijalankan. Dan hasil konsultasi tersebut disampaikan oleh Pras ke Badan Legislasi Daerah DPRD DKI.

Pras menegaskan, dalam perbincangannya dengan Ketua Balegda M. Taufik, dia ingin agar pembahasan reklamasi dilakukan secara mendalam. Jangan sampai ada hal-hal yang terlewat dan bisa berdampak buruk bagi masyarakat Jakarta.

"Itu yang saya serap dari Aguan, saya di posisi rakyat dan nelayan," katanya.

Selain mengaku sering berkonsultasi, Pras juga membeberkan bahw dia pernah menjadi bawahan dari Aguan. Pras mengatakan bahwa saat itu dia pernah bekerja di sebuah perusahaan di bawah Artha Graha Group.

Menurut dia, saat itu Aguan merupakan pejabat di Artha Graha Group. Sayangnya Pras tak merinci kapan dirinya pernah menjadi bawahan Aguan tersebut.

Dalam sidang pembacaan dakwaan milik Ariesman sebelumnya disebutkan tentang adanya pertemuan antara sejumlah anggota DPRD dengan Aguan pada Desember 2015. Mereka membahas soal raperda zonasi dan tata ruang yang tak kunjung kelar.

Pihak pengembang termasuk Ariesman kemudian meminta M. Sanusi untuk mempercepat proses pembahasan raperda. Hal yang membuat alot pembahasan adalah kontribusi tambahan 15 persen yang dianggap memberatkan bagi pengembang.

Ariesman kemudian menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp2,5 miliar pada Sanusi jika pasal tambahan kontribusi dimasukkan dalam pasal penjelasan dengan menggunakan konversi. Ariesman khawatir jika tanpa penjelasan maka nilai tambahan kontribusi menjadi tidak jelas.

Sanusi pun menyepakati bahwa nilai kontribusi tetap lima persen dalam bentuk tanah, sedangkan tambahan kontribusi 15 persen diambil dari NJOP kontribusi yang lima persen, bukan dari hitungan NJOP yang harusnya diambil dari keseluruhan tanah yang dijual.

Uang pada Sanusi pun diserahkan secara bertahap melalui staf pribadinya, Gerry Prastia, di FX Mall Senayan, Jakarta pada 31 Maret 2016. Sementara Sanusi menunggu di dalam mobil. Uang yang dimasukkan dalam ransel warna hitam itu kemudian diserahkan pada Sanusi.

Tak lama kemudian petugas KPK mencokok Sanusi dan Trinanda di tempat terpisah. Keesokan harinya, pada 1 April 2016, Ariesman menyerahkan diri ke kantor KPK. (pit)