Rapat Pleno PBNU Bahas Pengampunan Pajak hingga Pokemon

Cirebon, CNN Indonesia -- Berbagai persoalan yang tengah aktual di masyarakat menjadi sorotan Pengurus Besar Nahlatul Ulama (PBNU). Rapat Pleno PBNU di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, Minggu (24/7), yang dibuka Mensos Khofifah Indar Parawansa mewakili pemerintah akan membahas berbagai persoalan aktual termasuk pengampunan pajak  atau tax amnesty hingga game Pokemon Go.

Pembahasan sejumlah persoalan aktual dalam forum bahtsul masail untuk pertama kalinya dibahas dalam forum Rapat Pleno PBNU. Sebelumnya forum bahtsul masail hanya digelar di muktamar dan munas atau konbes NU.

Berdasarkan draf materi pleno, PBNU tertarik membahas persoalan ini karena muncul pro kontra di masyarakat atas kebijakan pemerintah yang didukung DPR dengan mengesahkan RUU Pengampunan Pajak menjadi undang-undang itu.

Pilihan Redaksi Ketua PBNU Tak Ingin Pemerintah Buka Dialog dengan Israel PBNU Diminta Cari Hukum Islam soal Tax Amnesty-Panama Papers Megawati Ingat Pesan Gus Dur soal Nahdliyin dan Nasionalis Ketua PBNU Imam Aziz Sebut Hukuman Kebiri Tak Relevan Menteri Yuddy Larang Main Pokemon di Kantor Pemerintahan

Pleno PBNU akan mempelajari kebijakan itu dari sudut pandangan agama Islam sekaligus memberikan sikap dan rekomendasi untuk pemerintah.

"Tax amnesty menjadi perhatian pleno PBNU karena menyangkut masa depan bangsa dan negara," kata Wakil Ketua Umum PBNU Mochammad Maksum Machfoedz seperti dilansir dari Antara.

Sementara itu game Pokemon Go menjadi bahasan pleno PBNU karena membuat heboh masyarakat, bahkan pemerintah melalui Menteri PAN-RB Yuddy Chrisandi dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnvian merasa perlu menyikapi permainan yang menggabungkan dunia online yang ada di kamera telepon pintar dengan dunia offline di sekitar para pemain.

Di dalam draf materi disebutkan bahwa game ini sendiri belum diizinkan masuk ke Jepang meski Pokemon itu aslinya buatan Nitendo Jepang karena khawatir membuat masyarakat penggunanya tidak produktif, bisa membahayakan, dan belum terbukti aman dari persoalan cyber security.

Selain itu, pokemon bisa menjadi masalah keamanan sebuah negara jika game ini digunakan di tempat-tempat tertentu, seperti Istana Kepresidenan dan kantor polisi, karena game ini bisa merekam lokasi tempat game ini digunakan.

Rapat pleno PBNU juga akan membahas persoalan vaksin palsu dan hukum bank otak.

Meski demikian, persoalan ekonomi menjadi isu utama yang dibahas di dalam rapat pleno ini, bahkan dijadikan tema.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengatakan bahwa Muktamar Ke-33 NU di Jombang tahun 2015 mengamanatkan kepada PBNU untuk menyusun platform ekonomi keumatan sesuai dengan khittah konstitusi dan khittah NU sebagai organisasi diniyyah ijtimaiyyah. (obs)